Perlu Payung Hukum yang Jelas Sebelum Tunjuk Jack Ma

JAKARTA - Rencana penunjukkan Jack Ma sebagai penasehat e-commerce Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang masih belum menemui kata sepakat. Meski begitu sampai saat ini, beragam tanggapan masih terus bermunculan terhadap rencana penunjukkan tersebut.

Banyak yang merespon negatif, namun tidak sedikit juga yang beranggapan positif. Menyikapi hal tersebut CEO aCommerce, Hadi Kuncoro menanggapi positif rencana tersebut, hanya saja harus ada payung hukum yang jelas.

"Saya melihat hal ini positif saja, karena hal ini bisa menjadi kesempatan bagi kita semua untuk berguru sama ahlinya langsung. Sebab akan berbeda rasanya ketika kita dikirim belajar ke China dan di jejali berbagai macam materi dengan praktek langsung," ujar Hadi, di Jakarta, Rabu (14/9/2016).

Namun diluar itu, dirinya meminta agar Jokowi menandatangani tujuh roadmap e-commerce sebelum mengangkat bos Alibaba tersebut. Pasalnya Indonesia membutuhkan payung hukum untuk industri e-commerce Tanah Air agar memiliki kepastian dalam menjalankan bisnisnya, termasuk bersaing dengan e-commerce asing.

Dikhawatirkan jika Jack Ma resmi menjadi penasihat e-commerce, dapat dengan mudah melebarkan bisnisnya di Indonesia dan menggerus e-commerce lokal.

"Biar bagaimanapun beliau adalah pebisnis. Kita tidak bisa menutup kemungkinan itu. Makanya Presiden harus menandatangi roadmap itu agar e-commerce di Indonesia memiliki payung hukum dalam berbisnis," tegasnya.