Facebook, WhatsApp, dkk Terancam Diblokir, Ancaman atau Peluang?
A
A
A
JAKARTA - Perusahaan penyedia konten aplikasi populer atau over the top (OTT) seperti Facebook, WhatsApp, Netflix dan Twitter terancam diblokir di Indonesia. Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Rudiantara sebelumnya menegaskan pihaknya saat ini mendesak penerbitan peraturan menteri berkaitan dengan kewajiban badan usaha tetap (BUT) bagi perusahaan OTT yang beroperasi di Indonesia.
Menanggapi hal demikian, Pakar Digital Marketing Indonesia, Anthony Leong, Komisaris PT Indo Menara Digital segaligus Sekjen Asosiasi Pengusaha Digital Indonesia (APDI), menyambut baik atas kebijakan Menkominfo yang tegas memang perlu ada langkah tegas yang dilakukan oleh pemerintah terhadap para pelaku usaha OTT.
“Ini merupakan kebijakan yang ke depannya akan menghasilkan win-win solution. Karena nanti ada regulasi yang jelas kalau aplikasi OTT ingin masuk ke Indonesia. Seyogyanya saat masuk harus berbadan hukum atau sistem joint venture. Jadi, banyak stakeholder yang bisa dirangkul dan berkembang bersama di Indonesia,” ujar Anthony dalam keterangan tertulisnya Minggu, (28/2/2016).
Ia menyebutkan bahwa Indonesia dijadikan sebagai ladang bisnis bagi pengembang aplikasi OTT pasalnya banyak pengguna yang dijadikan sebagai target sasaran penjualan oleh pihak pengembang.
“Jumlah penduduk Indonesia yang menggunakan aplikasi dan media sosial tersebut bukan tergolong sedikit. Tak heran, kalau banyak pengembang di luar sana melirik market Indonesia. Hanya saja, setiap platform itu kan ada fitur untuk iklan disana, jadi wajar saja kalau mereka menerima pendapatan di Indonesia harus mengikuti regulasi disini,” papar
Anthony memaparkan dengan dikeluarkannya kebijakan ini, akan memicu kreativitas para pemain OTT lokal untuk menciptakan aplikasi - aplikasi yang tidak kalah saing dengan aplikasi asing yang terus menjadikan Indonesia sebagai pasar strategisnya.
“Mungkin ini langkah kedepannya yang mendukung komitmen Presiden Jokowi yang pekan lalu berkunjung ke Silicon Valey untuk pro pengembangan technopreneurs lokal. Bahkan Presiden mau menciptakan 1000 technopreneurs lokal, bisa jadi ini cikal bakalnya,” tegas pria yang sukses mendigitalisasi ratusan UKM Indonesia ini.
Ia juga meminta agar pemerintah harus bijak dan solutif, bukan hanya sekadar melarang saja. Lantaran sosial media kini identik dengan media yang tanpa batas dan kehadirannya sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia itu sendiri.
Menanggapi hal demikian, Pakar Digital Marketing Indonesia, Anthony Leong, Komisaris PT Indo Menara Digital segaligus Sekjen Asosiasi Pengusaha Digital Indonesia (APDI), menyambut baik atas kebijakan Menkominfo yang tegas memang perlu ada langkah tegas yang dilakukan oleh pemerintah terhadap para pelaku usaha OTT.
“Ini merupakan kebijakan yang ke depannya akan menghasilkan win-win solution. Karena nanti ada regulasi yang jelas kalau aplikasi OTT ingin masuk ke Indonesia. Seyogyanya saat masuk harus berbadan hukum atau sistem joint venture. Jadi, banyak stakeholder yang bisa dirangkul dan berkembang bersama di Indonesia,” ujar Anthony dalam keterangan tertulisnya Minggu, (28/2/2016).
Ia menyebutkan bahwa Indonesia dijadikan sebagai ladang bisnis bagi pengembang aplikasi OTT pasalnya banyak pengguna yang dijadikan sebagai target sasaran penjualan oleh pihak pengembang.
“Jumlah penduduk Indonesia yang menggunakan aplikasi dan media sosial tersebut bukan tergolong sedikit. Tak heran, kalau banyak pengembang di luar sana melirik market Indonesia. Hanya saja, setiap platform itu kan ada fitur untuk iklan disana, jadi wajar saja kalau mereka menerima pendapatan di Indonesia harus mengikuti regulasi disini,” papar
Anthony memaparkan dengan dikeluarkannya kebijakan ini, akan memicu kreativitas para pemain OTT lokal untuk menciptakan aplikasi - aplikasi yang tidak kalah saing dengan aplikasi asing yang terus menjadikan Indonesia sebagai pasar strategisnya.
“Mungkin ini langkah kedepannya yang mendukung komitmen Presiden Jokowi yang pekan lalu berkunjung ke Silicon Valey untuk pro pengembangan technopreneurs lokal. Bahkan Presiden mau menciptakan 1000 technopreneurs lokal, bisa jadi ini cikal bakalnya,” tegas pria yang sukses mendigitalisasi ratusan UKM Indonesia ini.
Ia juga meminta agar pemerintah harus bijak dan solutif, bukan hanya sekadar melarang saja. Lantaran sosial media kini identik dengan media yang tanpa batas dan kehadirannya sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia itu sendiri.
(dol)