HT Minta Pemerintah Wajibkan Twitter Dkk, Bangun Perusahaan di Indonesia
Sabtu, 27 Februari 2016 - 15:59 WIB
HT Minta Pemerintah Wajibkan Twitter Dkk, Bangun Perusahaan di Indonesia
A
A
A
JAKARTA - Langkah pemerintah untuk menertibkan keberadaan sosial media berbasis daring (online) seperti Twitter dan lainnya sangat didukung Chief Executive Officer (CEO) Hary Tanoesoedibjo. Bahkan, dia mendorong agar mereka membangun perusahaan di Indonesia.
Pasalnya, keberadaan konten mereka yang dapat diakses oleh masyarakat di Tanah Air bagaimanapun juga telah membuat mereka memperoleh pemasukan. Jika mereka tidak memiliki perusahaan di Indonesia, maka over the top (OTT) tersebut tidak dapat dipajaki.
"Mereka itu (Twitter dkk) juga harus buat perusahaan disini. Karena disamping konten isinya harus disensor, tapi mereka harus bayar pajak juga. Karena bagaimanapun mereka mendapatkan penghasilan dari Indonesia," katanya di Hotel Pullman, Jakarta, Sabtu (27/2/2016).
Menurutnya, jika mereka memperoleh penghasilan dari Indonesia maka mereka harus diwajibkan membayar pajak di Indonesia, seperti pajak pertambahan nilai (PPn) ataupun pajak penghasilan (PPh). Karena itu, pemerintah diminta untuk tegas dan segera mensyaratkan mereka untuk membangun perseroan terbatas (PT) di Tanah Air.
Selain itu, server yang digunakan pun harus berasal dari Indonesia. "Sehingga pajak ke negara Indonesia juga dibayar, sensorship juga berjalan sebagaimana mestinya," imbuh dia.
Setelah persyaratan tersebut dijalankan, sambung Ketua Umum Partai Perindo ini, pemerintah kemudian perlu memikirkan juga mengenai status kepemilikan perusahaan tersebut. Seperti halnya di bidang penyiaran yang kepemilikannya harus mayoritas lokal.
"Apakah online, sosial media juga merupakan sarana media itu juga harus dimiliki mayoritasnya lokal? Nah ini masalah kebijakan politis. Jadi yang ketiga ini perlu dilihat dalam konteks luas," tutur HT.
Namun, dirinya mendorong agar OTT tersebut dapat diprioritaskan untuk mayoritas lokal. Hal ini agar OTT tersebut dapat dikendalikan. " Karena kalau mayoritas asing kan sulit dikendalikan. Di banyak negara sudah banyak menerapkan, mereka memproteksi supaya mayoritasnya lokal," tandasnya.
Pasalnya, keberadaan konten mereka yang dapat diakses oleh masyarakat di Tanah Air bagaimanapun juga telah membuat mereka memperoleh pemasukan. Jika mereka tidak memiliki perusahaan di Indonesia, maka over the top (OTT) tersebut tidak dapat dipajaki.
"Mereka itu (Twitter dkk) juga harus buat perusahaan disini. Karena disamping konten isinya harus disensor, tapi mereka harus bayar pajak juga. Karena bagaimanapun mereka mendapatkan penghasilan dari Indonesia," katanya di Hotel Pullman, Jakarta, Sabtu (27/2/2016).
Menurutnya, jika mereka memperoleh penghasilan dari Indonesia maka mereka harus diwajibkan membayar pajak di Indonesia, seperti pajak pertambahan nilai (PPn) ataupun pajak penghasilan (PPh). Karena itu, pemerintah diminta untuk tegas dan segera mensyaratkan mereka untuk membangun perseroan terbatas (PT) di Tanah Air.
Selain itu, server yang digunakan pun harus berasal dari Indonesia. "Sehingga pajak ke negara Indonesia juga dibayar, sensorship juga berjalan sebagaimana mestinya," imbuh dia.
Setelah persyaratan tersebut dijalankan, sambung Ketua Umum Partai Perindo ini, pemerintah kemudian perlu memikirkan juga mengenai status kepemilikan perusahaan tersebut. Seperti halnya di bidang penyiaran yang kepemilikannya harus mayoritas lokal.
"Apakah online, sosial media juga merupakan sarana media itu juga harus dimiliki mayoritasnya lokal? Nah ini masalah kebijakan politis. Jadi yang ketiga ini perlu dilihat dalam konteks luas," tutur HT.
Namun, dirinya mendorong agar OTT tersebut dapat diprioritaskan untuk mayoritas lokal. Hal ini agar OTT tersebut dapat dikendalikan. " Karena kalau mayoritas asing kan sulit dikendalikan. Di banyak negara sudah banyak menerapkan, mereka memproteksi supaya mayoritasnya lokal," tandasnya.
(dol)
