Pemerintah Perlu Tingkatkan Pertahanan Cyber Nasional
Rabu, 20 Mei 2015 - 15:05 WIB
Pemerintah Perlu Tingkatkan Pertahanan Cyber Nasional
A
A
A
JAKARTA - Zaman yang makin terkoneksi satu sektor dengan sektor lainnya membutuhkan pengamanan yang kuat. Pakar keamanan cyber Pratama Persadha meminta pemerintah terus meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap serangan cyber.
“Pemerintah Presiden Jokowi sejak kampanye sampai awal memerintah, mendorong percepatan pembangunan dengan e-Government. Itu sangat bagus, tapi butuh pengamanan yang sangat ekstra,” jelasnya.
Menurut ketua lembaga riset keamanan cyber CISSReC ini, kondisi keamanan cyber di Indonesia masih sangat memprihatinkan. “Mengamankan dunia cyber Indonesia tidak hanya dengan memakai teknologi anti virus atau memakai enkripsi, tapi memastikan teknologi yang dipakai benar-benar aman,” terang Pratama.
Dia menambahkan, selama ini pemerintah belum menyentuh masalah utama, yaitu manusia dan teknologinya. “Kita tidak bisa selamanya hanya membeli alat dan software dari asing, kita harus bisa membuat dan memberdayakan SDM lokal,” tegas Pratama.
Menurutnya, akan jauh lebih aman dan menguntungkan bila pemerintah bisa membeli maupun mengembangkan SDM dan produk dalam negeri. “China contohnya, mereka memakai produk dalam negeri untuk media sosial dan pertahanan digital, karena tahu produk asing pastilah sudah dibuat celah keamanan atau bahkan dipasang penyadap,” terang Pratama.
Pratama menegaskan, bahwa sebuah negara yang tidak mampu merahasiakan informasi strategisnya seperti tidak mempunyai kemerdekaan. “Sekarang era perang informasi, ga perlu lagi menjajah secara fisik. Asing bisa mudah saja mendikte kebijakan kita dari meja kerja mereka, bila setiap informasi penting dan rahasia bisa mereka ketahui,” jelasnya.
Peristiwa penyerangan website Paspampres beberapa waktu lalu menjadi peringatan bagi pemerintah. “Deface di web Paspampres hanya serangan yang terlihat. Serangan cyber yang hebat itu tak terdeteksi, tapi berhasil mencuri tanpa disadari,” pungkas Pratama.
“Pemerintah Presiden Jokowi sejak kampanye sampai awal memerintah, mendorong percepatan pembangunan dengan e-Government. Itu sangat bagus, tapi butuh pengamanan yang sangat ekstra,” jelasnya.
Menurut ketua lembaga riset keamanan cyber CISSReC ini, kondisi keamanan cyber di Indonesia masih sangat memprihatinkan. “Mengamankan dunia cyber Indonesia tidak hanya dengan memakai teknologi anti virus atau memakai enkripsi, tapi memastikan teknologi yang dipakai benar-benar aman,” terang Pratama.
Dia menambahkan, selama ini pemerintah belum menyentuh masalah utama, yaitu manusia dan teknologinya. “Kita tidak bisa selamanya hanya membeli alat dan software dari asing, kita harus bisa membuat dan memberdayakan SDM lokal,” tegas Pratama.
Menurutnya, akan jauh lebih aman dan menguntungkan bila pemerintah bisa membeli maupun mengembangkan SDM dan produk dalam negeri. “China contohnya, mereka memakai produk dalam negeri untuk media sosial dan pertahanan digital, karena tahu produk asing pastilah sudah dibuat celah keamanan atau bahkan dipasang penyadap,” terang Pratama.
Pratama menegaskan, bahwa sebuah negara yang tidak mampu merahasiakan informasi strategisnya seperti tidak mempunyai kemerdekaan. “Sekarang era perang informasi, ga perlu lagi menjajah secara fisik. Asing bisa mudah saja mendikte kebijakan kita dari meja kerja mereka, bila setiap informasi penting dan rahasia bisa mereka ketahui,” jelasnya.
Peristiwa penyerangan website Paspampres beberapa waktu lalu menjadi peringatan bagi pemerintah. “Deface di web Paspampres hanya serangan yang terlihat. Serangan cyber yang hebat itu tak terdeteksi, tapi berhasil mencuri tanpa disadari,” pungkas Pratama.
(dyt)
