Digitalisasi Pelayanan Publik Dorong Kemajuan Wilayah Pedesaan

SOLO - Pembangunan digitalisasi pelayanan ke wilayah pedesaan terus digencarkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menciptakan pemerataan dan kemajuan masyarakat. Pembangunan difokuskan pada perbaikan koneksi internet yang lebih cepat dan peningkatan SDM untuk pelayanan digital.

Untuk mewujudkan digitalisasi pelayanan di wilayah pedesaan Kemendagri mempertemukan pihak industri digital dengan pemerintah daerah. Jadi upaya pemerintah menghubungkan desa yang belum terkoneksi digitalisasi lebih ringan dan cepat tercapai.

Apalagi sejumlah daerah pelosok masih merasa kebingungan melakukannya transformasi digital. Disusul peningkatan SDM dalam membangun pelayanan digital, termasuk pemerintah dan masyarakat.



"Pemerintah dengan fungsi pelayanannya wajib memberikan pelayanan terbaik. Itu hanya bisa diwujudkan dengan digitalisasi pelayanan,” kata Sekretaris Jenderal Kemendagri, Suhajar Diantoro dalam pembukan Digitalisasi Nusantara Expo dan Summit (DNES) 2022 di Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Selasa, 29 Maret 2022.

Digitalisasi Nusantara Expo dan Summit (DNES) 2022 terselenggara atas kerja sama antara KADIN Indonesia bersama Yayasan Internet Indonesia (GIIF) dan INTERBIO diikuti oleh 500 daerah di Tanah Air. Kegiatan DNES ini dimeriahkan sebanyak 41 booth dari perusahaan berbasis digital.

KADIN Indonesia mencatat ada sekitar 2.300 perusahaan atau start up bertambah di tanah air. Sebanyak 12 start up di antaranya bahkan telah berekspansi menjadi perusahaan unicron Indonesia. Pertumbuhan start up itu diklaim sebagai cerahnya prospek ekonomi digital Indonesia.



"SDM jadi permasalahan nasional, tidak hanya di daerah. Solusinya, edukasi dan literasi. Ditambah peningkatan perekonomian pedesaan. Perekonomian desa harus dibangun terlebih dahulu," ujar Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Informatika KADIN Indonesia, Firlie H Ganinduto.

Ketua Kadin Indonesia M Arsjad Rasjid dalam sambutan virtualnya menambahkan, masih banyak tantangan bagi Indonesia untuk mengoptimalkan potensi digitalisasi. Sebab saat ini masih terjadi kesenjangan transformasi digital antara masyarakat perkotaan dan pedesaan.

Ini akibat imbas ketidakmerataan infrastruktur komunikasi dan internet. Untuk itu pemerintah harus terus melaksanakan proses pembangunan infrastruktur komunikasi agar mewujudkan konektivitas yang andal di seluruh daerah di Indonesia.

"Segi transformasi bisnis menuju digital, baru terdapat 26 persen dari total usaha mikro kecil menengah yang telah masuk ekosistem digital. Ini suatu PR kita semua," ungkapnya.