Twitter Akan Hapus Foto yang Diunggah Tanpa Persetujuan Pemiliknya

Rabu, 01 Desember 2021 - 06:07 WIB
loading...
Twitter Akan Hapus Foto yang Diunggah Tanpa Persetujuan Pemiliknya
Twitter akan menghapus gambar atau video individu pribadi yang dibagikan tanpa izin. Foto/dok
A A A
JAKARTA - Twitter akan menghapus gambar atau video individu pribadi yang dibagikan tanpa izin dan bertentangan dengan kebijakan berdasarkan permintaan pemiliknya. Namun kebijakan baru Twitter ini menuai kritik karena dianggap bisa melumpuhkan kebebasan berekspresi di platform.

Dikutip dari BBC News, Rabu (1/12/2021), aturan baru Twitter ini merupakan perpanjangan dari kebijakan untuk melarang doxxing, yakni penerbitan informasi pribadi seperti alamat rumah, tanpa persetujuan.

Namun Twitter tetap akan mempertimbangkan apakah sebuah foto itu sudah tersedia untuk umum, di situs web berita atau memang sengaja dibagikan untuk kepentingan publik.



Sebelum menghapus foto, Twitter mengatakan, akan memberitahu individu yang digambarkan atau oleh perwakilan resmi, bahwa mereka tidak menyetujui gambar atau video pribadi mereka dibagikan.

Dalam pemberitahuannya melalui posting di Twitter , perusahaan mengatakan langkah ini bertujuan untuk menghentikan penggunaan gambar dan video untuk "melecehkan, mengintimidasi, dan mengungkapkan identitas individu pribadi, yang secara tidak proporsional berdampak pada perempuan, aktivis, pembangkang, dan anggota komunitas minoritas".

Menanggapi kebijakan baru Twitter, fotografer jalanan Nick Turpin mengatakan dia mendukung upaya untuk menghentikan pelecehan online tetapi khawatir tentang dampaknya pada mereka yang mendokumentasikan wilayah publik.

Karyanya yang dipamerkan dan diterbitkan secara luas sering menampilkan orang-orang pribadi yang ditangkap di ruang publik tanpa izin mereka.



Turpin mengatakan kepada BBC News bahwa banyak gambar yang saat ini ada di feed Twitter -nya dapat melanggar kebijakan tersebut. "Kebijakan Twitter baru ini tiba-tiba dan mengejutkan," katanya.

Sementara, Big Brother Watch mengatakan kebijakan baru Twitter ini bisa disalahartikan dan mungkin disalahgunakan.

Pejabat hukum dan kebijakan Mark Johnson mengatakan kepada BBC News: "Meskipun bermaksud baik, kebijakan baru Twitter ditulis dengan buruk dan terlalu luas. Ini pasti akan menghasilkan banyak sensor online.

"Aturan baru ini akan disalahgunakan dan digunakan untuk dengan sengaja melumpuhkan kebebasan berekspresi di platform," tambahnya.
(ysw)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1015 seconds (0.1#10.140)