Pakar Tegaskan Peretasan Situs Pemerintah Semakin Jadi Tren
loading...
Meretas situs pemerintah karena memang pengamanannya masih lemah dan belum menjadi budaya yang mengakar. FOTOIST
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah situs milik pemerintah diretas dan digunakan sebagai situs judi online. Meski para pelaku sebagian sudah ditangkap, pakar keamanan siber Pratama Persadha mengatakan, praktek peretasan serupa nampaknya akan menjadi tren, mengingat lemahnya keamanan siber pada situs milik pemerintah dan lembaga negara.
Menurutnya, pelaku mudah sekali meretas situs pemerintah karena memang pengamanannya masih lemah dan belum menjadi budaya yang mengakar. Ia menuturkan, situs pemerintah menjadi korban deface web, tapi sekarang mulai menjadi tren diretas untuk situs judi online.
Para pelaku meretas lalu membuat satu url pada domain yang diretas dan susah untuk dilacak, serta tidak mudah diketahui oleh pemilik sistem tersebut.
"Ada ratusan situs pemerintah yang telah disusupi oleh judi online yang dikarenakan kelemahan pada sistem web sehingga pelaku mudah sekali masuk dan menanamkan iklan tersebut," kata Pratama dalam keterangan tertulis.
Peretas memanfaatkan situs pemerintah karena bisa menaikkan rating iklan judi online yang sehari - harinya sering dibuka oleh masyarakat umum entah itu untuk mencari suatu informasi atau pelayanan publik.
Akar permasalahannya terletak pada masih banyaknya kerentanan di website pemerintah. Walaupun di beberapa pemerintahan daerah sudah ada CSIRT namun kadang mereka merespon ketika insidennya keliatan dan ketauan.
Perlu dilakukan kegiatan secara aktif untuk mencari ancaman yang ada di sistem atau biasa disebut threat hunting, bahkan jika resource mencukupi dapat melakukan cyber threat intellijen. Dimana salah satunya ada unit yang secara aktif mencari informasi ancaman terkait organisasi ke luar.
Ditambahkan olehnya, perlu juga memasang sensor cyber threads intellijen untuk mendeteksi malware atau paket berbahaya yang akan menyerang ke sistem.
Lalu yang paling penting membuat tata kelola pengamanan siber yang baik dan mengimplementasikan standar - standar keamanan informasi yang sudah ada.
“Masih banyak website pemerintah maupun perguruan tinggi yang belum diperbaiki. dan masih menampilkan iklan judi beberapa domain tersebut. Kita lihat bahwa situs web perguruan tinggi yang menjadi sasaran utama dari peretasan untuk dijadikan situs judi online,” terangnya.
Selain itu, perlu segera disahkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang isinya tegas dan ketat seperti di Uni Eropa. Pasalnya, ini menjadi faktor utama terkait dengan banyaknya peretasan besar di Tanah Air.
Dan juga karena berkaitan dengan kewajiban proses audit terhadap pengelola data yaitu para penyelenggara sistem transaksi elektronik (PSTE), termasuk instansi milik pemerintah y ang akan mewajibkan pengelola data untuk menerapkan sistem pencegahan kebocoran data.
Menurutnya, pelaku mudah sekali meretas situs pemerintah karena memang pengamanannya masih lemah dan belum menjadi budaya yang mengakar. Ia menuturkan, situs pemerintah menjadi korban deface web, tapi sekarang mulai menjadi tren diretas untuk situs judi online.
Para pelaku meretas lalu membuat satu url pada domain yang diretas dan susah untuk dilacak, serta tidak mudah diketahui oleh pemilik sistem tersebut.
"Ada ratusan situs pemerintah yang telah disusupi oleh judi online yang dikarenakan kelemahan pada sistem web sehingga pelaku mudah sekali masuk dan menanamkan iklan tersebut," kata Pratama dalam keterangan tertulis.
Peretas memanfaatkan situs pemerintah karena bisa menaikkan rating iklan judi online yang sehari - harinya sering dibuka oleh masyarakat umum entah itu untuk mencari suatu informasi atau pelayanan publik.
Akar permasalahannya terletak pada masih banyaknya kerentanan di website pemerintah. Walaupun di beberapa pemerintahan daerah sudah ada CSIRT namun kadang mereka merespon ketika insidennya keliatan dan ketauan.
Perlu dilakukan kegiatan secara aktif untuk mencari ancaman yang ada di sistem atau biasa disebut threat hunting, bahkan jika resource mencukupi dapat melakukan cyber threat intellijen. Dimana salah satunya ada unit yang secara aktif mencari informasi ancaman terkait organisasi ke luar.
Ditambahkan olehnya, perlu juga memasang sensor cyber threads intellijen untuk mendeteksi malware atau paket berbahaya yang akan menyerang ke sistem.
Lalu yang paling penting membuat tata kelola pengamanan siber yang baik dan mengimplementasikan standar - standar keamanan informasi yang sudah ada.
“Masih banyak website pemerintah maupun perguruan tinggi yang belum diperbaiki. dan masih menampilkan iklan judi beberapa domain tersebut. Kita lihat bahwa situs web perguruan tinggi yang menjadi sasaran utama dari peretasan untuk dijadikan situs judi online,” terangnya.
Selain itu, perlu segera disahkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yang isinya tegas dan ketat seperti di Uni Eropa. Pasalnya, ini menjadi faktor utama terkait dengan banyaknya peretasan besar di Tanah Air.
Dan juga karena berkaitan dengan kewajiban proses audit terhadap pengelola data yaitu para penyelenggara sistem transaksi elektronik (PSTE), termasuk instansi milik pemerintah y ang akan mewajibkan pengelola data untuk menerapkan sistem pencegahan kebocoran data.
Lihat Juga :
(wbs)
