Hadapi Dampak Negatif Digitalisasi, Perlu Literasi dan Aturan yang Relevan
Minggu, 24 Mei 2026 - 13:12 WIB
loading...
Diskusi panel interaktif mengenai literasi digital dan etika penyiaran yang diselenggarakan oleh BEM FISIP Universitas Pasundan pada Sabtu, 23 Mei 2026.
A
A
A
BANDUNG - Digitalisasi dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan “banjir informasi”. Sehingga publik perlu berhati-hati dan kritis dalam mencerna setiap informasi yang beredar. Hal ini diungkapkan oleh Komisioner KPI Pusat, Tulus Santoso dalam diskusi panel interaktif mengenai literasi digital dan etika penyiaran yang diselenggarakan oleh BEM FISIP Universitas Pasundan pada Sabtu, 23 Mei 2026.
Menurut Tulus, saat ini informasi lebih banyak beredar di ruang digital melalui gawai dan sangat personal. Hal ini membuat upaya mengedukasi publik perlu dilakukan baik secara mandiri di lingkungan keluarga maupun melalui peran pemerintah. Tak hanya itu, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat ini juga menyampaikan perlunya rumusan regulasi yang sesuai dengan perkembangan zaman.
Baca Juga : UPN Veteran Jakarta Perkuat Literasi Digital Warga untuk Cegah Penyebaran Hoaks
“Yang paling krusial dalam menghadapi banjir informasi, berita hoax, dan konten yang meresahkan adalah literasi yang mumpuni dan regulasi yang relevan,” katanya.
Tulus menilai masih banyak masyarakat yang belum mampu memilih dan membedakan informasi yang diterimanya. Sehingga kerap terjebak dan tanpa disadari ikut menyebarkan berita hoax.
“Menurut data dari Indeks Masyarakat Digital Indonesia tahun 2025, sebanyak 28,9% masyarakat tidak bisa memeriksa kebenaran informasi. Ini jumlah yang tidak sedikit dan perlu menjadi perhatian serius,” ungkapnya.
Baca Juga :Gen Z Mendominasi Dunia Maya, Literasi Digital Jadi Kebutuhan Mendesak
Kegiatan yang bertemakan “Membangun Kesadaran Baru dalam menghadapi Perubahan” ini dihadiri juga oleh Sekretaris BPSDM Komdigi, Inyoman Adhiarna, Peneliti BRIN, Hanif Fakhrurroja, Anggota DPRD Cimahi Agung Rohama Shidiq dan Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyana.
Menurut Tulus, saat ini informasi lebih banyak beredar di ruang digital melalui gawai dan sangat personal. Hal ini membuat upaya mengedukasi publik perlu dilakukan baik secara mandiri di lingkungan keluarga maupun melalui peran pemerintah. Tak hanya itu, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat ini juga menyampaikan perlunya rumusan regulasi yang sesuai dengan perkembangan zaman.
Baca Juga : UPN Veteran Jakarta Perkuat Literasi Digital Warga untuk Cegah Penyebaran Hoaks
“Yang paling krusial dalam menghadapi banjir informasi, berita hoax, dan konten yang meresahkan adalah literasi yang mumpuni dan regulasi yang relevan,” katanya.
Tulus menilai masih banyak masyarakat yang belum mampu memilih dan membedakan informasi yang diterimanya. Sehingga kerap terjebak dan tanpa disadari ikut menyebarkan berita hoax.
“Menurut data dari Indeks Masyarakat Digital Indonesia tahun 2025, sebanyak 28,9% masyarakat tidak bisa memeriksa kebenaran informasi. Ini jumlah yang tidak sedikit dan perlu menjadi perhatian serius,” ungkapnya.
Baca Juga :Gen Z Mendominasi Dunia Maya, Literasi Digital Jadi Kebutuhan Mendesak
Kegiatan yang bertemakan “Membangun Kesadaran Baru dalam menghadapi Perubahan” ini dihadiri juga oleh Sekretaris BPSDM Komdigi, Inyoman Adhiarna, Peneliti BRIN, Hanif Fakhrurroja, Anggota DPRD Cimahi Agung Rohama Shidiq dan Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyana.
(wur)
Lihat Juga :
