Saat Vaksin Corona Ditemukan, Kita Sulit Menentukan Siapa yang Jadi Prioritas

WASHINGTON - Pekan ini, kelompok penasihat strategis di Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mempertimbangkan panduan awal untuk alokasi vaksin global , mengidentifikasi kelompok yang harus diprioritaskan untuk mendapatkannya. (Baca juga: Bertambah 3.989, Total 244.676 Orang Positif Corona )

Rekomendasi ini bergabung dengan rancangan rencana dari panel yang dikumpulkan oleh Akademi Ilmu Pengetahuan, Teknik, dan Kedokteran Nasional AS (NASEM), yang dirilis awal bulan ini.

Para ahli memuji rencana untuk menangani skala bersejarah dan epidemiologi unik pandemik virus Corona. Mereka memuji NASEM karena memasukkan kelompok minoritas ras dan etnis dalam panduan mereka -yang paling terpukul oleh COVID-19- dengan menangani faktor sosial ekonomi yang membuat mereka berisiko.

Pendapat yang lain menyebutkan, rencana WHO, di sisi lain, masih pada tahap awal dan akan membutuhkan lebih banyak detail sebelum rekomendasinya dapat ditindaklanjuti.

“Sangat penting untuk meminta kelompok yang berbeda memikirkan masalah ini,” kata Eric Toner, dokter pengobatan darurat dan ahli pandemik yang telah melakukan perencanaan serupa di Johns Hopkins Center for Health Security di Baltimore, Maryland, AS.

Dan meskipun rencananya agak berbeda, Toner mengatakan, dia melihat banyak kesepakatan. “Senang sekali ada konsensus pendapat tentang masalah ini,” ujarnya.

Panduan WHO saat ini hanya mencantumkan kelompok orang mana yang harus memiliki akses prioritas ke vaksin. Panduan NASEM selangkah lebih maju dengan membuat peringkat kelompok prioritas dalam urutan siapa yang harus mendapatkan vaksin terlebih dahulu.

Menurut rancangan rencana NASEM, setelah petugas kesehatan, kelompok yang rentan secara medis harus menjadi yang pertama menerima vaksin. Ini termasuk orang tua yang tinggal di lingkungan ramai dan individu dengan berbagai kondisi, seperti penyakit jantung serius atau diabetes, yang membuat mereka berisiko terkena infeksi COVID-19 lebih serius.

Rencana tersebut memprioritaskan pekerja di industri penting, seperti angkutan umum, karena pekerjaan mereka menempatkan mereka dalam kontak dengan banyak orang. Demikian pula, orang-orang yang tinggal di lingkungan yang ramai - tempat penampungan tunawisma dan penjara, misalnya -disebut layak mendapatkan akses awal.

Pendekatan Berjenjang
Akademi Ilmu Pengetahuan, Teknik, dan Kedokteran Nasional AS telah mengusulkan rencana lima fase untuk mengalokasikan vaksin virus corona secara adil kepada penduduk AS.

Tahap 1
Petugas kesehatan dan responden pertama (5%).

Tahap 2
Orang dengan kondisi mendasar yang membuat mereka berisiko tinggi terkena penyakit COVID-19 parah atau kematian, dan orang dewasa yang lebih tua di lingkungan padat penduduk (10%).

Tahap 3
Pekerja layanan penting yang berisiko tinggi terpapar, guru dan staf sekolah, orang-orang di penampungan tunawisma dan penjara, orang dewasa yang lebih tua yang belum pernah dirawat, dan orang dengan kondisi mendasar yang membuat mereka berisiko sedang (30-35%).

Tahap 4
Dewasa muda, anak-anak, dan pekerja layanan penting dengan peningkatan risiko pajanan (40–45%).

Tahap 5
Semua penduduk yang tersisa (5–15%)

Catatan: Fase 1 dan 2 mungkin terjadi bersamaan. Persen adalah persentase penduduk AS yang menerima vaksin. Sumber: NASEM

Banyak negara sudah memiliki rencana alokasi vaksin umum, tapi mereka disesuaikan untuk pandemik influenza daripada virus Corona baru. Mereka biasanya memprioritaskan anak-anak dan wanita hamil. Namun, rencana COVID-19 tidak, karena sebagian besar uji coba vaksin saat ini tidak mencakup wanita hamil, dan virus Corona tampaknya tidak begitu mematikan bagi anak-anak daripada influenza.

Bimbingan NASEM, pada kenyataannya, merekomendasikan pemberian vaksin COVID-19 kepada anak-anak selama salah satu tahap akhir dari rencana alokasinya.

Berbeda dengan pedoman NASEM, rencana WHO mencatat para pemimpin pemerintah harus memiliki akses awal, tapi memperingatkan bahwa orang yang diprioritaskan dengan cara ini harus “ditafsirkan secara sempit untuk menyertakan sejumlah kecil individu”. (Baca juga: AMD Dikabarkan Kantongi Lisensi untuk Pasok Huawei )

“Kami sangat prihatin tentang kemungkinan bahwa kelompok ini dapat berfungsi sebagai celah di mana truk berisi orang-orang yang dianggap penting kemudian dapat mendorong diri mereka sendiri ke garis depan,” kata Ruth Faden, ahli bioetika di Johns Hopkins Berman Institute dari Bioetika di Baltimore, Maryland, yang merupakan bagian dari kelompok yang menyusun pedoman WHO.

Kelompok yang Terpukul Keras
Akses untuk kelompok yang kurang beruntung dibahas dalam kedua rencana tersebut. Melihat kegagalan di masa lalu, pedoman WHO mendesak negara-negara kaya untuk memastikan negara-negara miskin menerima vaksin pada hari-hari awal alokasi.

"Selama pandemik flu H1N1 2009, pada saat dunia mulai mencari cara untuk mendapatkan vaksin ke beberapa negara berpenghasilan rendah dan menengah, pandemik telah berakhir," kata Faden.

Tetapi proposal WHO belum menunjukkan bagaimana negara-negara dapat menyelesaikan ketegangan antara mengalokasikan vaksin di suatu negara versus mengalokasikannya di antara negara-negara, kata Angus Dawson, ahli bioetika di Universitas Sydney di Australia, yang menerbitkan tinjauan tentang etika alokasi pandemi nasional sebelumnya tahun ini.

Dengan kata lain, haruskah negara yang terpukul lebih keras menerima alokasi vaksin dini yang lebih besar sebelum negara lain berkesempatan memberi dosis pada kelompok prioritas tinggi mereka?

NASEM diminta untuk mengembangkan rencana alokasinya oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) AS, yang akan menetapkan rencana vaksinasi COVID-19 pemerintah AS, dan Institut Kesehatan Nasional AS (NIH), yang mengoordinasikan vaksin dan uji coba pengobatan. Saat mengetuk NASEM untuk membuat proposal, para pemimpin dari kedua agensi meminta agar laporan tersebut membahas bagaimana memberikan prioritas vaksin kepada "populasi berisiko tinggi", termasuk "kelompok ras dan etnis" yang telah terpengaruh oleh COVID-19 dan telah meninggal secara tidak proporsional.

Panel menentukan bahwa kelompok-kelompok ini rentan terutama karena alasan sosial-ekonomi yang terkait dengan rasisme sistemik -misalnya, mereka memiliki pekerjaan berisiko tinggi dan tinggal di daerah berisiko tinggi. “Kami benar-benar mencoba memastikan bahwa orang kulit berwarna, yang terkena dampak yang tidak proporsional, juga akan mendapat prioritas -tetapi untuk faktor-faktor yang membuat mereka berisiko, tidak hanya menyoroti riasan ras dan etnis mereka,” kata Helene Gayle, Presiden dan Kepala Eksekutif The Chicago Community Trust di Illinois, sekaligus ketua bersama dari Komite NASEM yang menyusun proposal.

Faden mengatakan, rekomendasi tersebut mengakui fokus saat ini pada ketidakadilan rasial di Amerika Serikat. “Saya membaca untuk melihat apakah laporan ini berbicara tentang momen budaya di Amerika Serikat, apakah itu berbicara tentang rasisme dan bentuk lain dari ketidaksetaraan struktural? Dan memang demikian,” katanya.

Oleh karena itu, panel NASEM mengusulkan daftar panjang pekerja penting yang harus mendapatkan akses prioritas ke vaksin, termasuk pekerja toko bahan makanan, pekerja transit dan pekerja pos. Orang-orang dari kelompok etnis dan ras yang terpukul parah terlalu terwakili dalam pekerjaan ini. (Baca juga: Dendam Terbalas, Samsung Exynos 1000 Kandaskan Snapdragon 875 )

Negara bagian AS juga harus menggunakan Indeks Kerentanan Sosial CDC untuk membantu membuat keputusan tentang alokasi, rencana NASEM menyarankan. Alat berbasis geografi yang biasanya memandu alokasi bantuan setelah bencana nasional, alat ini menjelaskan di mana orang tinggal, serta kondisi kesehatan yang terlalu terwakili pada orang kulit hitam dan asli, dan orang kulit berwarna lainnya.