Kuasai Data Base, China Bisa Bikin AS dan Indonesia Mati Kutu
loading...
ilustrasi pengambilan koding data seluruh dunia. FOTO/ IST
A
A
A
SIDNEY - Langkah Amerika Serikat untuk menjegal setiap perusahaan teknologi milik China seperti TikTok, Huawei dan WeChat sejatinya sudah kalah cepat darI China. Pasalnya Basis data 2,4 juta orang di duniai telah berada di perusahaan China Zhenhua Data. BACA JUGA- Viral di TikTok, Polisi Magelang Buru Wanita Pamer Pantat saat Naik Skutik
ProfesorDavid Balding dari University of Melbourn dan Professor of Statistical Genetics Victoria, Australia mengatakan kepada ABC, China benar-benar membangun negara pengawasan besar-besaran baik di dalam negeri maupun internasional. Mereka menggunakan berbagai macam alat untuk mengambil data dari sumber publik. BACA JUGA - Vespa Matik Menggila, Bajaj Ngebet Pasarkan Motor
'' Saya pikir ini berbicara tentang ancaman yang lebih luas dari apa yang sedang dilakukan China dan bagaimana mereka mengawasi, memantau, dan berusaha memengaruhi ... bukan hanya warganya sendiri, tetapi juga warga di seluruh dunia,'' (BACA JUGA: 4 Bandara Tak Mampu Deteksi Sabu yang Disembunyikan Dalam Anus NN )
Profesor Balding memberikan database. Dari 250.000 catatan yang ditemukan, ada 52.000 tentang Amerika, 35.000 Australia, 10.000 India, 9.700 Inggris, 5.000 Kanada, 2.100 orang Indonesia, 1.400 Malaysia, 793 orang Selandia Baru dan 138 dari Papua Nugini telah dikuasai China
Sementara itu, kepala eksekutif Internet 2.0, Robert Potter menjelaskan bahwa 'data tampaknya [akan] digunakan untuk mendukung operasi intelijen, militer, keamanan, dan negara China dalam perang informasi dan memengaruhi penargetan' dalam laporan resmi tentang kebocoran database
''Pengumpulan data massal ini terjadi di sektor swasta China, dengan cara yang sama Beijing mengalihdayakan kemampuan serangan sibernya ke subkontraktor swasta,' kata kepala eksekutif Internet 2.0, Robert Potter.
Dalam prosesnya, perusahaan telah melanggar privasi jutaan warga global, persyaratan layanan dari hampir semua platform media sosial utama, dan meretas perusahaan lain untuk mendapatkan data mereka.
Balding sendiri sebelumnya pernah bekerja di Universitas Peking di Beijing, Profesor Balding meninggalkan China sepenuhnya pada tahun 2018, dengan alasan kekhawatiran akan keselamatan fisiknya. Dia kemudian pindah ke Vietnam, tetapi sejak itu kembali ke AS setelah diberi tahu bahwa tidak lagi aman baginya untuk berada di sana.
ProfesorDavid Balding dari University of Melbourn dan Professor of Statistical Genetics Victoria, Australia mengatakan kepada ABC, China benar-benar membangun negara pengawasan besar-besaran baik di dalam negeri maupun internasional. Mereka menggunakan berbagai macam alat untuk mengambil data dari sumber publik. BACA JUGA - Vespa Matik Menggila, Bajaj Ngebet Pasarkan Motor
'' Saya pikir ini berbicara tentang ancaman yang lebih luas dari apa yang sedang dilakukan China dan bagaimana mereka mengawasi, memantau, dan berusaha memengaruhi ... bukan hanya warganya sendiri, tetapi juga warga di seluruh dunia,'' (BACA JUGA: 4 Bandara Tak Mampu Deteksi Sabu yang Disembunyikan Dalam Anus NN )
Profesor Balding memberikan database. Dari 250.000 catatan yang ditemukan, ada 52.000 tentang Amerika, 35.000 Australia, 10.000 India, 9.700 Inggris, 5.000 Kanada, 2.100 orang Indonesia, 1.400 Malaysia, 793 orang Selandia Baru dan 138 dari Papua Nugini telah dikuasai China
Sementara itu, kepala eksekutif Internet 2.0, Robert Potter menjelaskan bahwa 'data tampaknya [akan] digunakan untuk mendukung operasi intelijen, militer, keamanan, dan negara China dalam perang informasi dan memengaruhi penargetan' dalam laporan resmi tentang kebocoran database
''Pengumpulan data massal ini terjadi di sektor swasta China, dengan cara yang sama Beijing mengalihdayakan kemampuan serangan sibernya ke subkontraktor swasta,' kata kepala eksekutif Internet 2.0, Robert Potter.
Dalam prosesnya, perusahaan telah melanggar privasi jutaan warga global, persyaratan layanan dari hampir semua platform media sosial utama, dan meretas perusahaan lain untuk mendapatkan data mereka.
Balding sendiri sebelumnya pernah bekerja di Universitas Peking di Beijing, Profesor Balding meninggalkan China sepenuhnya pada tahun 2018, dengan alasan kekhawatiran akan keselamatan fisiknya. Dia kemudian pindah ke Vietnam, tetapi sejak itu kembali ke AS setelah diberi tahu bahwa tidak lagi aman baginya untuk berada di sana.
(wbs)
Lihat Juga :
