Produk DJI dari Drone hingga Kamera Dilarang Digunakan Mulai 23 Desember
Jum'at, 19 Desember 2025 - 11:24 WIB
loading...
Semua produk DJI dilarang digunakan. FOTO/ SCMP
A
A
A
NEW YORK - Pada pertengahan tahun ini, kami melaporkan bahwa produk dari perusahaan pencitraan terkemuka China, DJI, akan mulai dilarang pada akhir tahun ini.
Produk DJI dari Tiongkok diperkirakan akan dilarang dijual di Amerika Serikat mulai 23 Desember 2025 jika tindakan audit tidak diambil oleh pemerintah AS, termasuk drone dan kamera aksi.
Larangan ini akan memengaruhi semua produk DJI, termasuk produk yang baru diluncurkan, yang harus ditarik dari pasar AS.
Tindakan ini berawal dari tuduhan bahwa DJI melanggar Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uyghur, tetapi DJI membantah tuduhan tersebut dan gagal mendapatkan tanggapan dari badan keamanan nasional AS untuk proses audit.
DJI telah mengkonfirmasi bahwa jika pemerintah AS tidak melakukan audit apa pun, semua produk DJI akan dilarang dijual di pasaran mulai 23 Desember 2025.
DJI juga mengkonfirmasi bahwa ini akan memengaruhi semua produk DJI, bukan hanya drone seperti yang dilaporkan sebelumnya.
Selain drone, kamera aksi mereka juga akan terpengaruh oleh perintah ini, dan semua produk di bawah merek tersebut harus ditarik dari rak penjualan produk di seluruh negeri.
Melalui pernyataan yang dikeluarkan, produk yang baru diluncurkan juga tidak akan diizinkan untuk dibawa masuk ke negara tersebut.
Mereka yang sudah memiliki produk DJI diperkirakan dapat terus menggunakannya seperti biasa, tetapi kemungkinan DJI tidak akan diizinkan untuk menjual produk yang sudah ada di pasar AS setelah tanggal tersebut diperkirakan sangat tinggi.
Menurut Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS, larangan penjualan produk-produk ini disebabkan karena DJI melanggar Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uyghur, yang menurut DJI adalah tidak benar.
DJI juga dilaporkan telah mencoba menarik perhatian beberapa lembaga nasional seperti Departemen Pertahanan, Departemen Keamanan Dalam Negeri, Biro Investigasi Federal, dan Badan Keamanan Nasional untuk memulai proses audit keamanan, tetapi tidak satu pun dari lembaga tersebut yang menanggapi pertanyaan perusahaan.
DJI akan menjadi perusahaan Tiongkok terbaru setelah Huawei dan ZTE yang dimasukkan ke dalam Daftar Terlarang FCC, yang secara resmi melarang produk baru memasuki pasar AS.
Tidak hanya itu, FCC juga dapat melarang produk yang telah mendapatkan izin, memaksa DJI untuk tidak lagi menjual produk mereka meskipun sudah ada di pasaran.
Produk DJI dari Tiongkok diperkirakan akan dilarang dijual di Amerika Serikat mulai 23 Desember 2025 jika tindakan audit tidak diambil oleh pemerintah AS, termasuk drone dan kamera aksi.
Larangan ini akan memengaruhi semua produk DJI, termasuk produk yang baru diluncurkan, yang harus ditarik dari pasar AS.
Tindakan ini berawal dari tuduhan bahwa DJI melanggar Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uyghur, tetapi DJI membantah tuduhan tersebut dan gagal mendapatkan tanggapan dari badan keamanan nasional AS untuk proses audit.
DJI telah mengkonfirmasi bahwa jika pemerintah AS tidak melakukan audit apa pun, semua produk DJI akan dilarang dijual di pasaran mulai 23 Desember 2025.
DJI juga mengkonfirmasi bahwa ini akan memengaruhi semua produk DJI, bukan hanya drone seperti yang dilaporkan sebelumnya.
Selain drone, kamera aksi mereka juga akan terpengaruh oleh perintah ini, dan semua produk di bawah merek tersebut harus ditarik dari rak penjualan produk di seluruh negeri.
Melalui pernyataan yang dikeluarkan, produk yang baru diluncurkan juga tidak akan diizinkan untuk dibawa masuk ke negara tersebut.
Mereka yang sudah memiliki produk DJI diperkirakan dapat terus menggunakannya seperti biasa, tetapi kemungkinan DJI tidak akan diizinkan untuk menjual produk yang sudah ada di pasar AS setelah tanggal tersebut diperkirakan sangat tinggi.
Menurut Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS, larangan penjualan produk-produk ini disebabkan karena DJI melanggar Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uyghur, yang menurut DJI adalah tidak benar.
DJI juga dilaporkan telah mencoba menarik perhatian beberapa lembaga nasional seperti Departemen Pertahanan, Departemen Keamanan Dalam Negeri, Biro Investigasi Federal, dan Badan Keamanan Nasional untuk memulai proses audit keamanan, tetapi tidak satu pun dari lembaga tersebut yang menanggapi pertanyaan perusahaan.
DJI akan menjadi perusahaan Tiongkok terbaru setelah Huawei dan ZTE yang dimasukkan ke dalam Daftar Terlarang FCC, yang secara resmi melarang produk baru memasuki pasar AS.
Tidak hanya itu, FCC juga dapat melarang produk yang telah mendapatkan izin, memaksa DJI untuk tidak lagi menjual produk mereka meskipun sudah ada di pasaran.
(wbs)
Lihat Juga :
