Pemerintah Puji TikTok Sukarela Matikan Fitur Live, Warganet: Nggak Percaya!
Senin, 01 September 2025 - 10:18 WIB
loading...
TikTok disebut Menkomdigi secara sukarela meniadakan fitur live mereka, berbeda dengan Facebook, YouTube, dan Instagram yang masih bisa digunakan. Foto: Reuters
A
A
A
JAKARTA - Di tengah panasnya suhu politik akibat gelombang unjuk rasa di berbagai wilayah, "tombol darurat" tak kasat mata telah ditekan. Fitur siaran langsung (Live) di TikTok, jendela digital utama bagi jutaan warga untuk melaporkan peristiwa secara real-time, tiba-tiba padam pada 30 Agustus 2025.
Pemerintah, melalui Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, buru-buru menyambut langkah ini dengan tangan terbuka, memujinya sebagai sebuah tindakan "sukarela" yang patut diapresiasi.
Namun, di balik narasi yang seolah harmonis ini, banyak yang melihat sebagai pola yang jauh lebih kelam: preseden baru "pembungkaman halus" di era digital.
"Live TikTok itu kami pun melihat dari pemberitahuan yang dilakukan oleh TikTok, bahwa mereka melakukan secara sukarela untuk penutupan fitur live dan kami justru berharap bahwa ini berlangsung tidak lama," ujar Meutya seusai rapat kabinet di Istana Kepresidenan seperti dilansir Antara.
Pernyataan "kami justru berharap ini tidak berlangsung lama" seolah menjadi upaya untuk menenangkan para pelaku UMKM yang kini kehilangan salah satu kanal penjualan utama mereka.
Namun, pernyataan ini gagal menyentuh inti masalah yang sesungguhnya: hilangnya sebuah kanal informasi publik yang vital di tengah sebuah krisis sosial.
Apakah ini benar-benar sebuah inisiatif murni dari TikTok untuk menjaga platformnya tetap "aman dan beradab"? Atau ini adalah sebuah langkah preventif dari perusahaan teknologi untuk menghindari konfrontasi langsung dengan pemerintah—sebuah "kesukarelaan" yang lahir di bawah tekanan tak terlihat?
“Kalau sukarela, sepertinya nggak. TikTok dipakai live banyak orang jualan dan mendapat penghasilan dari gift. Itu duit yang masuk ke TikTok banyak banget. Mana mau mereka kehilangan sumber pendapatan? Kecuali dibayar?,” tulis Jerome Polin.
“Matiin live= matiin rezeki para pencari rupiah dari live...” tulis Mukti_hondabangdungcentre.
Meski demikian, terlepas dari sebagian masyarakat yang menganggap penoaktifan fitur live sebagai “pembungkaman”, pengamat digital dan keamanan siber Vaksin.com, Alfons Tanujaya, memiliki opini berbeda.
“Penonaktifan Live TikTok ibaratnya menunjukkan tarik senar gitar yang tepat oleh pemerintah. Platform melihat dampak negatifnya dan ikut peduli dengan kondisi masyarakat. Lalu menyesuaikan. Daripada seperti Korea Utara yang dilarang sama sekali atau di negara barat yang dibebaskan tanpa kontrol dan dampak negatifnya lebih besar dari manfaatnya,”beberAlfons.
Pemerintah, melalui Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, buru-buru menyambut langkah ini dengan tangan terbuka, memujinya sebagai sebuah tindakan "sukarela" yang patut diapresiasi.
Namun, di balik narasi yang seolah harmonis ini, banyak yang melihat sebagai pola yang jauh lebih kelam: preseden baru "pembungkaman halus" di era digital.
'Apresiasi' di Atas Kepentingan Publik
Dalam sebuah pernyataan yang dikutip pada Minggu (31/8), Menkomdigi Meutya Hafid secara resmi memberikan cap "sukarela" pada keputusan TikTok."Live TikTok itu kami pun melihat dari pemberitahuan yang dilakukan oleh TikTok, bahwa mereka melakukan secara sukarela untuk penutupan fitur live dan kami justru berharap bahwa ini berlangsung tidak lama," ujar Meutya seusai rapat kabinet di Istana Kepresidenan seperti dilansir Antara.
Pernyataan "kami justru berharap ini tidak berlangsung lama" seolah menjadi upaya untuk menenangkan para pelaku UMKM yang kini kehilangan salah satu kanal penjualan utama mereka.
Namun, pernyataan ini gagal menyentuh inti masalah yang sesungguhnya: hilangnya sebuah kanal informasi publik yang vital di tengah sebuah krisis sosial.
'Sukarela' yang Penuh Tanda Tanya
Di sinilah letak kritik utamanya. Klaim "sukarela" dari TikTok ini terasa janggal bagi banyak pihak, terutama karena terjadi hanya beberapa hari setelah aparat kepolisian secara terbuka menyuarakan "kegelisahan" mereka terhadap penggunaan fitur Live untuk meliput dan mengajak massa dalam aksi demonstrasi.Apakah ini benar-benar sebuah inisiatif murni dari TikTok untuk menjaga platformnya tetap "aman dan beradab"? Atau ini adalah sebuah langkah preventif dari perusahaan teknologi untuk menghindari konfrontasi langsung dengan pemerintah—sebuah "kesukarelaan" yang lahir di bawah tekanan tak terlihat?
“Kalau sukarela, sepertinya nggak. TikTok dipakai live banyak orang jualan dan mendapat penghasilan dari gift. Itu duit yang masuk ke TikTok banyak banget. Mana mau mereka kehilangan sumber pendapatan? Kecuali dibayar?,” tulis Jerome Polin.
“Matiin live= matiin rezeki para pencari rupiah dari live...” tulis Mukti_hondabangdungcentre.
Meski demikian, terlepas dari sebagian masyarakat yang menganggap penoaktifan fitur live sebagai “pembungkaman”, pengamat digital dan keamanan siber Vaksin.com, Alfons Tanujaya, memiliki opini berbeda.
“Penonaktifan Live TikTok ibaratnya menunjukkan tarik senar gitar yang tepat oleh pemerintah. Platform melihat dampak negatifnya dan ikut peduli dengan kondisi masyarakat. Lalu menyesuaikan. Daripada seperti Korea Utara yang dilarang sama sekali atau di negara barat yang dibebaskan tanpa kontrol dan dampak negatifnya lebih besar dari manfaatnya,”beberAlfons.
(dan)
Lihat Juga :
