337 Juta Data Dukcapil Dibobol, Ahli Sebut Bukti Keamanan Siber Indonesia Lemah
loading...
337 Juta Data Dukcapil Dibobol,. FOTO/ SC SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Data penting Indonesia kembali dibobol hacker, kali ini kejahatan siber menyerang data-data Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).
Tak tanggung-tanggung, sebanyak 337 juta data Dukcapil dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berhasil dicuri peretas atau hacker.
Dugaan kebocoran sebanyak 337 juta data Dukcapil yang tersebar di darkweb itu dilakukan atas nama RRR.
Hal itu diungkapkan oleh Pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, melalui akun Twitter miliknya.
“Kali ini yang bocor adalah data kita semua di Dukcapil sebanyak 337 juta data,” ujar Teguh dalam dalam postingannya Senin (17/7/2023).
Ia menambahkan, data Dukcapil yang dipastikan bocor itu terbilang cukup lengkap.
Mulai dari data yang menakup nama, NIK, nomor KK, tanggal lahir, alamat, nama ayah, nama ibu, NIK ayah, NIK ibu, nomor akta lahir/nikah, dan lainnya.
Teguh sekaligus mengkritisi lembaga pemerintah, tepatnya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), yang tidak transparan setiap ada kasus kebocoran data yang terjadi di Indonesia.
Mereka hanya mengeluarkan bantahan terhadap kebocoran data itu tanpa memberikan bukti penyelesaiannya.
Tak tanggung-tanggung, sebanyak 337 juta data Dukcapil dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berhasil dicuri peretas atau hacker.
Dugaan kebocoran sebanyak 337 juta data Dukcapil yang tersebar di darkweb itu dilakukan atas nama RRR.
Hal itu diungkapkan oleh Pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, melalui akun Twitter miliknya.
“Kali ini yang bocor adalah data kita semua di Dukcapil sebanyak 337 juta data,” ujar Teguh dalam dalam postingannya Senin (17/7/2023).
Ia menambahkan, data Dukcapil yang dipastikan bocor itu terbilang cukup lengkap.
Mulai dari data yang menakup nama, NIK, nomor KK, tanggal lahir, alamat, nama ayah, nama ibu, NIK ayah, NIK ibu, nomor akta lahir/nikah, dan lainnya.
Teguh sekaligus mengkritisi lembaga pemerintah, tepatnya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), yang tidak transparan setiap ada kasus kebocoran data yang terjadi di Indonesia.
Mereka hanya mengeluarkan bantahan terhadap kebocoran data itu tanpa memberikan bukti penyelesaiannya.
Lihat Juga :
