Khawatir Disalahgunakan, TikTok Akan Larang Semua Iklan Berbau Politik
Rabu, 21 September 2022 - 22:21 WIB
TikTok akan segera mematikan semua fitur iklan dan monetisasi untuk politik. Foto: ist
JAKARTA - Aplikasi video pendek TikTok berencana melarang semua penggalangan dana politik yang dilakukan lewat platform mereka. Hal ini disampaikan Presiden Solusi Bisnis Global TikTok Bake Chadle baru-baru ini.
Dalam postingan blognya, Bake Chadle mengatakan bahwa TikTok akan segera mematikan semua fitur iklan dan monetisasi untuk politik. Termasuk pemberian hadiah dan tip untuk politisi dan partai di platform mereka.
Selain itu, akun milik pemerintah, politisi, dan partai politik juga harus mengajukan verifikasi. Demikian dilansir The Verge, Rabu (21/9).
”Tujuannya untuk mencapai keseimbangan. Supaya orang bisa berdiskusi terhadap berbagai masalah yang sedang terjadi, tapi tetap melindungi platform kreatif dan menghibur yang diinginkan komunitas,” katanya.
Selama beberapa pekan kedepan, TikTok mulai merilis larangan penggalangan dana kampanye lewat platform mereka.
Juru bicara TikTok Jamie Favazza menambahkan, perusahaan berencana untuk menegakkan aturan baru ini melalui kombinasi teknologi dan moderasi manusia.
”Kami akan bekerja sama dengan pemerintah, politisi, dan partai politik untuk memverifikasi akun mereka baik saat mereka mengajukan permintaan verifikasi, atau jika kami mengidentifikasi akun yang kami yakini milik pemerintah, politisi, atau partai politik, kami akan mengonfirmasi keaslian akun tersebut untuk proses verifikasi,” kata Favazza.
Langkah ini merupakan bagian dari inisiatif integritas pemilu TikTok yang lebih luas tahun ini.
Pada Agustus 2022 silam, perusahaan tersebut mengurai rencananya untuk mengatasi ancaman misinformasi pemilu yang berbahaya, menekankan kebijakan yang ada yang melarang influencer dibayar untuk memposting konten politik.
Dalam postingan blognya, Bake Chadle mengatakan bahwa TikTok akan segera mematikan semua fitur iklan dan monetisasi untuk politik. Termasuk pemberian hadiah dan tip untuk politisi dan partai di platform mereka.
Selain itu, akun milik pemerintah, politisi, dan partai politik juga harus mengajukan verifikasi. Demikian dilansir The Verge, Rabu (21/9).
”Tujuannya untuk mencapai keseimbangan. Supaya orang bisa berdiskusi terhadap berbagai masalah yang sedang terjadi, tapi tetap melindungi platform kreatif dan menghibur yang diinginkan komunitas,” katanya.
Selama beberapa pekan kedepan, TikTok mulai merilis larangan penggalangan dana kampanye lewat platform mereka.
Juru bicara TikTok Jamie Favazza menambahkan, perusahaan berencana untuk menegakkan aturan baru ini melalui kombinasi teknologi dan moderasi manusia.
”Kami akan bekerja sama dengan pemerintah, politisi, dan partai politik untuk memverifikasi akun mereka baik saat mereka mengajukan permintaan verifikasi, atau jika kami mengidentifikasi akun yang kami yakini milik pemerintah, politisi, atau partai politik, kami akan mengonfirmasi keaslian akun tersebut untuk proses verifikasi,” kata Favazza.
Langkah ini merupakan bagian dari inisiatif integritas pemilu TikTok yang lebih luas tahun ini.
Pada Agustus 2022 silam, perusahaan tersebut mengurai rencananya untuk mengatasi ancaman misinformasi pemilu yang berbahaya, menekankan kebijakan yang ada yang melarang influencer dibayar untuk memposting konten politik.
tulis komentar anda