Hacker China Jebol Keamanan Siber RI, BSSN: Sudah Kami Pantau
Senin, 13 September 2021 - 16:42 WIB
Beberapa waktu lalu ada sebuah laporan dari Insikt Group yang menyatakan adanya dugaan peretasan di 10 kementerian lembaga pemerintah Indonesia. Foto/dok
JAKARTA - Beberapa waktu lalu ada sebuah laporan dari Insikt Group yang menyatakan adanya dugaan peretasan di 10 kementerian lembaga pemerintah Indonesia. Tindakan itu disebut dilakukan oleh Mustang Panda Group, peretas asal Tiongkok.
Menanggapi hal ini Juru Bicara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) , Anton Setiawan mengatakan, hal tersebut sudah menjadi pantauan BBSN. Kendati demikian, ia tak menyebutkan sampai mana pantauan yang sudah dilakukan oleh pihaknya.
Selain itu, BSSN juga melakukan langkah utama yakni dengan memberi peringatan dan himbauan keamanan kepada kementerian dan instansi pemerintah lainnya.
"Ya, hal tersebut sudah menjadi pantauan BSSN, langkah utama yang kita lakukan adalah memberikan peringatan dan imbauan keamanan kepada kementerian dan instansi pemerintah lainnya," ujar Anton saat dihubungi melalui pesan singkat, Senin (13/9/2021).
Sementara itu menurut pakar keamanan siber Pratama Persadha, belum diketahui persis kebenaran dari informasi yang diberikan. Jadi bisa saja ini baru klaim sepihak. Menurutnya masih perlu menunggu bukti yang ada.
"Kalau mereka sudah share bukti peretasan nya seperti data dan biasanya upaya deface, baru kita bisa simpulkan memang benar terjadi peretasan," katanya dalam keterangan tertulis.
Adapun 10 kementeriannya disebutkan juga masih belum jelas apa saja. Namun bila ini spionase antar negara, memang bukti akan lebih sulit untuk didapatkan, karena motifnya bukan ekonomi maupun popularitas.
Chairman lembaga riset keamanan siber CISSReC (Communication & Information System Security Research Center) ini, mengatakan laporan seperti ini tetap bagus sebagai trigger.
Utamanya bagi semua kementerian dan lembaga pemerintah di Indonesia agar mulai cek-cek sistem informasi dan jaringannya.
Pihak kementerian dan lembaga bisa melakukan security assessment di sistemnya masing-masing. Perkuat pertahanannya, upgrade SDM nya, dan buat tata kelola pengamanan siber yang baik di institusinya masing-masing.
Menanggapi hal ini Juru Bicara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) , Anton Setiawan mengatakan, hal tersebut sudah menjadi pantauan BBSN. Kendati demikian, ia tak menyebutkan sampai mana pantauan yang sudah dilakukan oleh pihaknya.
Selain itu, BSSN juga melakukan langkah utama yakni dengan memberi peringatan dan himbauan keamanan kepada kementerian dan instansi pemerintah lainnya.
"Ya, hal tersebut sudah menjadi pantauan BSSN, langkah utama yang kita lakukan adalah memberikan peringatan dan imbauan keamanan kepada kementerian dan instansi pemerintah lainnya," ujar Anton saat dihubungi melalui pesan singkat, Senin (13/9/2021).
Sementara itu menurut pakar keamanan siber Pratama Persadha, belum diketahui persis kebenaran dari informasi yang diberikan. Jadi bisa saja ini baru klaim sepihak. Menurutnya masih perlu menunggu bukti yang ada.
"Kalau mereka sudah share bukti peretasan nya seperti data dan biasanya upaya deface, baru kita bisa simpulkan memang benar terjadi peretasan," katanya dalam keterangan tertulis.
Adapun 10 kementeriannya disebutkan juga masih belum jelas apa saja. Namun bila ini spionase antar negara, memang bukti akan lebih sulit untuk didapatkan, karena motifnya bukan ekonomi maupun popularitas.
Chairman lembaga riset keamanan siber CISSReC (Communication & Information System Security Research Center) ini, mengatakan laporan seperti ini tetap bagus sebagai trigger.
Utamanya bagi semua kementerian dan lembaga pemerintah di Indonesia agar mulai cek-cek sistem informasi dan jaringannya.
Pihak kementerian dan lembaga bisa melakukan security assessment di sistemnya masing-masing. Perkuat pertahanannya, upgrade SDM nya, dan buat tata kelola pengamanan siber yang baik di institusinya masing-masing.
(ysw)
tulis komentar anda