Social Commerce Mau Dilarang Pemerintah, Pengamat Bilang Gini

JAKARTA - Wacana larangan social commerce semakin menguat semenjak Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki menolak platform media sosial dan e-commerce berjalan bersamaan karena bisa mematikan UMKM. Rencana ini pun mendapat beragam reaksi, tak terkecuali dari pengamat.

Pengamat Ekonomi Digital Ignatius Untung Surapati mengatakan, wacana yang dilontarkan Pemerintah tersebut tidak memiliki dasar. Sebab, ia menilai bahwa sebenarnya tidak ada urgensi juga dampak negatif yang ditimbulkan oleh social commerce terhadap pelaku UMKM.

“Menurut saya tidak ada dasarnya mengapa media sosial dan e-commerce itu harus dipisah. Kalau itu merugikan UMKM, saya punya beberapa teman yang cerita ke saya bahwa dari social commerce mereka bahkan bisa bikin pabrik sendiri," kata Untung dalam talkshow bertajuk "Dampak Social Commerce pada UMKM di Indonesia".



Menurut Untung, tidak semua penjual itu sama. “Tidak ada penjual online atau offline. Jadi, janganlah dijadikan sekat karena social commerce cuma sekadar platform,” ungkapnya.

Untung mengatakan, masalah laku atau tidak laku barang, itu tergantung dari banyak parameter. “Mulai dari kualitas, harga, dan lainnya. Di pasar becek juga ada toko yang bangkrut karena tidak bisa bersaing. Artinya apa? Harus ada skill," lanjutnya.

Ia menambahkan bahwa alih-alih melakukan pelarangan, Pemerintah sebaiknya menggelar studi secara terperinci sekaligus melakukan uji publik dengan para pemangku kepentingan secara terbuka agar kebijakan yang dihasilkan adil.



Menurutnya ini menjadi agenda wajib untuk memberikan yang terbaik bagi semua pihak.

"Saya positif thinking pemerintah mau berbuat sesuatu buat bangsa jadi mungkin ada sesuatu yang kita enggak tau, mereka tahu. Nah kenapa tidak dibikin uji publik dengan pemangku kepentingan dan dibikin terbuka supaya adil untuk melihat dampaknya apa. Ini yang sedang kami dorong," pungkasnya.