Pakar Cyber Ingatkan Pengamanan e-Government
Senin, 23 Maret 2015 - 11:47 WIB
Pakar Cyber Ingatkan Pengamanan e-Government
A
A
A
JAKARTA - Pratama Persadha, pakar keamanan cyber di Indonesia mengimbau pemerintah untuk memberikan perhatian serius pada enkripsi sistem yang dijalankan. Hal ini menyangkut keamanan data di tengah upaya pemerintah menggalakkan program e-government.
"Jangan sampai data-data vital atau informasi penting dicuri pihak-pihak tak bertanggung jawab. “Atau lebih bahaya lagi jika tidak hanya pencurian data yang terjadi, tapi sampai pihak luar menguasai sistemnya. Inilah mungkin yang disebut bencana cyber,” ungkapnya dalam keterangan tertulis kepada Sindonews.
Untuk itu, lanjut Pratama, pengamanan enkripsi pada seluruh unit yang terhubung dengan sistem e government harus benar-benar kuat. “Ada satu saja titik lemah di unit, departemen atau dinas tertentu yang bisa ditembus, maka keseluruhan sistem sudah dalam bahaya,” tandas mantan ketua tim IT kepresidenan Lembaga Sandi Negara ini.
Jadi tidak semata kecanggihan sistem saja yang dikedepankan dalam program e-goverment, pengamanan data dan transmisi komunikasinya perlu menjadi prioritas. “Negara maju seperti Amerika dan Eropa bahkan mengalokasikan dana besar demi mengamankan diri dari serangan Cyber. Obama misalnya mengalokasikan dana hingga 14 milyar dolar di tahun 2015 ini untuk pertahanan cyber,” kata Pratama
Pratama juga menyambut baik upaya pemerintah Indonesia yang juga sudah merintis pembentukan Badan Cyber Nasional untuk melindungi kepentingan nasional. Hal ini merupakan langkah awal yang baik untuk mengamankan Indonesia dari serangan cyber.
“Selanjutnya lembaga ini perlu melibatkan berbagai elemen agar Indonesia benar-benar aman. Aparat lintas sektoral, akademisi, praktisi dan pakar perlu dirangkul. Ini pekerjaan besar. Wajib kita dukung,” pungkasnya.
"Jangan sampai data-data vital atau informasi penting dicuri pihak-pihak tak bertanggung jawab. “Atau lebih bahaya lagi jika tidak hanya pencurian data yang terjadi, tapi sampai pihak luar menguasai sistemnya. Inilah mungkin yang disebut bencana cyber,” ungkapnya dalam keterangan tertulis kepada Sindonews.
Untuk itu, lanjut Pratama, pengamanan enkripsi pada seluruh unit yang terhubung dengan sistem e government harus benar-benar kuat. “Ada satu saja titik lemah di unit, departemen atau dinas tertentu yang bisa ditembus, maka keseluruhan sistem sudah dalam bahaya,” tandas mantan ketua tim IT kepresidenan Lembaga Sandi Negara ini.
Jadi tidak semata kecanggihan sistem saja yang dikedepankan dalam program e-goverment, pengamanan data dan transmisi komunikasinya perlu menjadi prioritas. “Negara maju seperti Amerika dan Eropa bahkan mengalokasikan dana besar demi mengamankan diri dari serangan Cyber. Obama misalnya mengalokasikan dana hingga 14 milyar dolar di tahun 2015 ini untuk pertahanan cyber,” kata Pratama
Pratama juga menyambut baik upaya pemerintah Indonesia yang juga sudah merintis pembentukan Badan Cyber Nasional untuk melindungi kepentingan nasional. Hal ini merupakan langkah awal yang baik untuk mengamankan Indonesia dari serangan cyber.
“Selanjutnya lembaga ini perlu melibatkan berbagai elemen agar Indonesia benar-benar aman. Aparat lintas sektoral, akademisi, praktisi dan pakar perlu dirangkul. Ini pekerjaan besar. Wajib kita dukung,” pungkasnya.
(dmd)
