Menkominfo Genjot Pengguna e-Commerce
Menkominfo Genjot Pengguna e-Commerce
A
A
A
JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara terus menggenjot pengguna e-Commerce di Indonesia agar semakin banyak dan berkembang.
Untuk itu, hari ini Kementerian Koordinator bidang Perekonomian menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan beberapa menteri terkait untuk membahas e-Commerce. Saat ini permasalahan e-Commerce yaitu multistakeholders.
Rudi menjelaskan, permasalah multistakeholder ini melibatkan banyak pihak dan banyak isu yang berkembang. Sehingga perlunya peran e-Commerce secara berkelanjutan dan banyak melibatkan kementerian.
"Isu yang terkait juga banyak misalnya logistik, infrastruktur, financing institution dan lainnya. Nanti, akan kita coba bahas payment gateway-nya seperti apa. Apakah bebas seperti sekarang yang menggunakan kartu kredit. Kemudian dari sisi perdagangan ini diaturnya harus minta izin atau daftar? Sedangkan di Kominfo peraturan menteri tahun lalu dimudahkan, hanya mendaftar saja," ujar Rudi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (6/3/2015).
Namun, pada pertengahan tahun ini, Kominfo akan mengeluarkan peraturan bagaimana mensertifikasinya. Jadi kemudahan diberikan dalam konteks pengaturan, tapi tetap ada kontrol dan mekanisme yang harus ditetapkan.
"Ini juga berkaitan denga Bank Indonesia (BI). Karena payment gateway-nya seperti apa. Berkaitan juga dengan BKPM, karena sekarang masih terdaftar sebagai negatif investasi. Kemudian Badan Ekonomi Kreatif juga terlibat. Jadi banyak. Tadi kesepatakannya kita akan siapkan semacam roadmap, jangka waktunya 3-6 bulan harus tersedia," terang dia.
Rudi mengatakan, e-Commerce Indonesia masih kalah dengan China. Ini dilihat dari jumlah transaksi dari tahun ke tahun. Pada 2013 data menunjukan transaksi e-Commerce Indonesia mencapai USD8 miliar, dan tahun lalu mencapai USD12 miliar. Sementara, pada tahun depan diperkirakan di atas USD20 miliar.
"Di China pada 2014 e-Commerce-nya sendiri tiga kali dari APBN Indonesia. Tahun depan di atas USD20 miliar targetnya. Tentu ini kita harus sama-sama kementerian mengatur agar terintegrasi," pungkas dia.
Untuk itu, hari ini Kementerian Koordinator bidang Perekonomian menggelar rapat koordinasi (rakor) dengan beberapa menteri terkait untuk membahas e-Commerce. Saat ini permasalahan e-Commerce yaitu multistakeholders.
Rudi menjelaskan, permasalah multistakeholder ini melibatkan banyak pihak dan banyak isu yang berkembang. Sehingga perlunya peran e-Commerce secara berkelanjutan dan banyak melibatkan kementerian.
"Isu yang terkait juga banyak misalnya logistik, infrastruktur, financing institution dan lainnya. Nanti, akan kita coba bahas payment gateway-nya seperti apa. Apakah bebas seperti sekarang yang menggunakan kartu kredit. Kemudian dari sisi perdagangan ini diaturnya harus minta izin atau daftar? Sedangkan di Kominfo peraturan menteri tahun lalu dimudahkan, hanya mendaftar saja," ujar Rudi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (6/3/2015).
Namun, pada pertengahan tahun ini, Kominfo akan mengeluarkan peraturan bagaimana mensertifikasinya. Jadi kemudahan diberikan dalam konteks pengaturan, tapi tetap ada kontrol dan mekanisme yang harus ditetapkan.
"Ini juga berkaitan denga Bank Indonesia (BI). Karena payment gateway-nya seperti apa. Berkaitan juga dengan BKPM, karena sekarang masih terdaftar sebagai negatif investasi. Kemudian Badan Ekonomi Kreatif juga terlibat. Jadi banyak. Tadi kesepatakannya kita akan siapkan semacam roadmap, jangka waktunya 3-6 bulan harus tersedia," terang dia.
Rudi mengatakan, e-Commerce Indonesia masih kalah dengan China. Ini dilihat dari jumlah transaksi dari tahun ke tahun. Pada 2013 data menunjukan transaksi e-Commerce Indonesia mencapai USD8 miliar, dan tahun lalu mencapai USD12 miliar. Sementara, pada tahun depan diperkirakan di atas USD20 miliar.
"Di China pada 2014 e-Commerce-nya sendiri tiga kali dari APBN Indonesia. Tahun depan di atas USD20 miliar targetnya. Tentu ini kita harus sama-sama kementerian mengatur agar terintegrasi," pungkas dia.
(izz)
Explore More