Erdogan tantang Twitter ke pengadilan tertinggi Turki
Sabtu, 19 April 2014 - 16:32 WIB
Erdogan tantang Twitter ke pengadilan tertinggi Turki
A
A
A
Sindonews.com – Pada Maret lalu, Twitter dan YouTube diblokir oleh pemerintahan Turki dan menuai kecaman internasional. Pemblokiran ini karena munculnya rekaman audio mengungkapkan pejabat tinggi yang membahas tentang bagaimana caranya melakukan serangan rahasia di Suriah.
Perdana Menteri Turki, Recep Tayyip Erdogan, memerintahkan menutup akses Twitter setelah 'ocehan' dugaan tentang korupsi yang melibatkan dirinya menyebar di media sosial.
Akan tetapi dalam tidak lama kemudian Mahkamah Konstitusi meminta kepada pengawas media dan pemerintah Turki agar larangan bulan lalu harus dicabut karena melanggar kebebasan mengungkapkan pendapat.
Dilansir dari Reuters, Sabtu (19/4/2014) Erdogan di mahkamah konstitusi Turki, menantang media sosial tersebut mengenai kasus dugaan pelanggaran hak-haknya dan keluarganya dalam komentar miring di Twitter.
Erdogan akan membuat membuat layangan surat ke mahkamah konstitusi melalui pengacaranya, untuk melaksanakan putusan pengadilan serta meminta penghapusan konten yang melanggar hak-haknya.
Namun di lain sisi para pejabat pemerintahan Turki, mengadakan pembicaraan dengan delegasi dari Twitter di Ankara untuk mencoba menyelesaikan sengketa ini. Akan tetapi hingga saat ini belum ada kesepakatan antara kedua belah pihak baik masalah pajak atau penutupan media sosial tersebut.
Perdana Menteri Turki, Recep Tayyip Erdogan, memerintahkan menutup akses Twitter setelah 'ocehan' dugaan tentang korupsi yang melibatkan dirinya menyebar di media sosial.
Akan tetapi dalam tidak lama kemudian Mahkamah Konstitusi meminta kepada pengawas media dan pemerintah Turki agar larangan bulan lalu harus dicabut karena melanggar kebebasan mengungkapkan pendapat.
Dilansir dari Reuters, Sabtu (19/4/2014) Erdogan di mahkamah konstitusi Turki, menantang media sosial tersebut mengenai kasus dugaan pelanggaran hak-haknya dan keluarganya dalam komentar miring di Twitter.
Erdogan akan membuat membuat layangan surat ke mahkamah konstitusi melalui pengacaranya, untuk melaksanakan putusan pengadilan serta meminta penghapusan konten yang melanggar hak-haknya.
Namun di lain sisi para pejabat pemerintahan Turki, mengadakan pembicaraan dengan delegasi dari Twitter di Ankara untuk mencoba menyelesaikan sengketa ini. Akan tetapi hingga saat ini belum ada kesepakatan antara kedua belah pihak baik masalah pajak atau penutupan media sosial tersebut.
(dol)
