Satria, Penghubung Layanan Publik Segera Diwujudkan

JAKARTA - Ambisi pemerintah menghubungkan pusat-pusat layanan publik di daerah terpencil melalui jaringan internet bakal segera terwujud. Setelah palapa ring, kini disiapkan satelit multifungsi (SMF) dinamakan Satelit Republik Indonesia (Satria).

Proyek yang akan dimulai pengerjaannya pada tahun ini, ditargetkan rampung pada 2022 dan akan dioperasikan pada kuartal II tahun berikutnya. Satria digadang-gadang dapat meningkatkan kualitas layanan publik melalui pemerataan konektivitas di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) serta perbatasan.

Satelit baru yang menelan biaya sekitar Rp20,68 triliun itu akan melayani sektor pendidikan, kesehatan, administrasi pertahanan dan keamanan, serta pemerintahan daerah di seluruh wilayah Indonesia melalui fasilitas internet.

Kepastian tersebut disampaikan setelah Pemerintah menandatangani Perjanjian Kerja Sama, Perjanjian Penjaminan, dan Perjanjian Regres Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di Jakarta kemarin.

Proyek satelit Satria ini akan bangun oleh manufaktur satelit asal Prancis, Thales Alenia Space. Sementara peluncurannya menggunakan launcher dari Ariane 5 Upper/6.2 atau Falcon 9-5500. Sedangkan slot orbitnya menggunakan administrator Indonesia dari operator PSN (1460E).

Adapun pengelolaan dan operasionalnya di bawah PT Satelit Nusantara Tiga yang terdiri atas konsorsium yakni PT Pintar Nusantara Sejahtera, PT Pasifik Satelit Nusantara, PT Dian Semesta Sentosa, dan PT Nusantara Satelit.

"Proyek SMF ini merupakan salah satu dari Proyek Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018. Saya yakin, membangun infrastruktur akan mendukung penciptaan kegiatan ekonomi yang lebih baik di masyarakat kita di tahun mendatang," ujar Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta kemarin.

Darmin menambahkan, proyek Satria merupakan konsep KPBU keempat di Indonesia di bidang telekomunikasi yang diberikan penjaminan oleh pemerintah melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII). Tiga proyek sebelumnya adalah Palapa Ring Paket Barat, Tengah dan Timur. Pengembalian investasi proyek ini dilakukan melalui skema ketersediaan layanan (availability payment) dengan masa konsesi 15 tahun

Saat beroperasi nanti, Satria akan mencakup sekitar 150.000 titik layanan publik yang terdiri atas sarana pendidikan seperti sekolah, fasilitas kesehatan atau puskesmas, administrasi pertahanan dan keamanan, serta pemerintahan daerah di seluruh wilayah Indonesia.

Menurut Darmin, dengan adanya satelit ini fasilitas internet akan lebih mudah diakses di daerah sehingga kegiatan di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi akan semakin baik.

“Harapannya nanti di bidang pendidikanmisalnya, internet akan lebih cepat sehingga membantu proses belajar mengajar,” kata Darmin.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menjelaskan, proyek SMF merupakan salah satu bentuk upaya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dalam menuntaskan persoalan konektivitas pada layanan publik pemerintahan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah 3T.

"Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang cukup menantang dalam penyediaan jaringan terestrial merupakan alasan utama sehingga teknologi satelit menjadi solusi yang tepat-guna dalam mengentaskan kesenjangan akses broadband internet," tuturnya.

Proyek Satria memiliki kapasitas 150 Gbps yang menggunakan teknologi High Throughput Satellite (HTS) dengan frekuensi Ka-Band.

Menurut Rudiantara, dari 150.000 titik yang akan dihubungkan, pemerintah memerlukan 150.000 antena yang akan didistribusikan ke daerah.

“Akan ada lima lokasi dengan 30.000 masing-masing. Dengan skala ekonomi cukup ini akan menunjang pengembangan ekonomi daerah, berikan otonomi kepada daerah jangan hanya berpusat di Jawa,” ungkap Rudiantara.

Lebih lanjut dia menjelaskan, satelit Satria berbeda dengan satelit lainnya karena didesain khusus untuk internet. Satelit tersebut, ujar dia, didesain khusus untuk internet tidak untuk yang lain seperti satelit yang dioperasikan oleh BRI, Telkom, Indosat, dan PSN.

“Kalau satelit lain digunakan untuk komunikasi, TV dan broadcasting, satelit Satria hanya untuk internet. Karena kita memasuki era digital di mana kebutuhan internet makin lama makin besar,” lanjutnya.

Direktur Utama PT PII Armand Hermawan mengatakan, pemberian penjaminan PT PII pada proyek Satria salah satunya bertujuan untuk meningkatkan keamanan investasi dan bankability proyek tersebut dimata investor dan perbankan. Sebagaimana proyek-proyek sebelumnya, dalam proyek ini, PT PII juga memberikan penjaminan untuk beberapa jenis risiko yang dapat timbul dari pemerintah.

"Penandatanganan proyek Satria pada hari ini (kemarin) merupakan sebuah pencapaian baru bagi PT PII menyediakan penjaminan pemerintah untuk sektor telekomunikasi Satelit Multifungsi berteknologi tinggi dengan skema KPBU," tuturnya.

Sekadar diketahui, selain memberikan jaminan proyek satelit, PII juga telah melakukan penjaminan sejumlah proyek infrastruktur dengan skema KPBU. Antara lain, 10 Proyek Sektor Jalan Tol, 4 Proyek Sektor Telekomunikasi (Palapa Ring Paket Barat, Tengah dan Timur serta Satelit Multifungsi), 1 Proyek Sektor Ketenagalistrikan (PLTU Batang), 3 Proyek Sektor Air Minum (SPAM Umbulan, SPAM Bandar Lampung dan SPAM Semarang Barat) serta 1 Proyek Transportasi/Perkeretaapian (Kereta Api Makassar – Parepare). PT PII juga memberikan penjaminan kepada 1 Proyek Non-KPBU yaitu Proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

Pengamat Teknologi Informasi Heru Sutadi mengatakan, tambahan kekuatan infrastruktur satelit dengan jaminan dari pemerintah akan lebih memberikan kesempatan yang luas kepada para pemangku kepentingan di Indonesia sehingga memperlancar akses lalu lintas data di dalam negeri.

“Dampaknya saya kira akan terasa di semua lini bisnis yang berkaitan dengan penggunaan data. Artinya kecepatan data bisa lebih baik dan lebih maksimal,” ungkapnya kepada KORAN SINDO di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, proyek Satria akan dapat dirasakan melalui peningkatan online link dan jaringan internet yang diharapkan bisa memberikan efisiensi pelayanan.

“Saya kira selain masyarakat, pemerintah juga instansi layanan keuangan akan merasakan dampak yang besar dari proyek ini dengan harapan pelayanan bisa lebih efektif,” ungkapnya.

Dia menambahkan, melalui proyek tersebut, program pemerintah terkait digitalisasi industri 4.0 juga bisa berjalan lebih cepat. Saat ini industri 4.0 membutuhkan layanan data yang besar dan optimal di berbagai sektor. “Tentu akan mempercepat terwujudnya Industri 4.0 yang terus didorong oleh pemerintah,” pungkasnya. (Oktiani Endarwati/ Ichsan Amin)