Resmi Lantik Kepala BSSN, Komitmen Presiden Jokowi Amankan Wilayah Siber
Resmi Lantik Kepala BSSN, Komitmen Presiden Jokowi Amankan Wilayah Siber
A
A
A
JAKARTA - Presiden Jokowi telah resmi melantik Mayjen TNI Djoko Setiadi sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Sebelumnya Djoko Setiadi adalah Kepala Lembaga Sandi Negara, lembaga yang dilebur bersama Direktorat Keamanan Informasi, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Sejatinya Perpres Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara mengamanatkan BSSN beroperasi pada akhir 2017. Namun karena belum ada kepala secara resmi, baru Januari 2018 ini BSSN bisa mulai beroperasi.
Dalam keterangannya Rabu (3/1/2017), pakar keamanan siber Pratama Persadha menyambut baik dilantiknya Kepala BSSN yang pertama ini. Menurutnya sudah semestinya Presiden Joko Widodo cepat memastikan keberlangsungan BSSN ini.
“2018 adalah tahun yang akan lebih berat bagi kita melawan ancaman siber dalam berbagai bentuk. Harapannya BSSN dengan segala wewenang dan fungsinya bisa menjalankan tugas untuk mengawal dan mengamankan wilayah siber tanah air,” jelas chairman lembaga riset keamanan siber CISSReC (Communication and Information System Security Research Center) ini.
Seperti diketahui pada Januari hingga November 2017 tercatat sebanyak 205.502.159 serangan siber di Indonesia. Indonesia Security Incident Response Team of Internet Infrastructure (ID-SIRTII) mencatat serangan yang terjadi pada 2016 sejumlah 135.672.948, artinya terjadi peningkatan yang sangat tajam.
“Serangan siber pada 2018 bervariasi, belum lagi maraknya hate speech nanti karena kontestasi pilkada di seluruh tanah air. BSSN bisa mengambil peran guna mencegah hal-hal negatif terjadi ke depan,” jelas pria asal Cepu Jawa Tengah ini.
Terkait ditunjuknya Mayjen TNI Djoko Setiadi sebagai Kepala BSSN, Pratama melihat ini sebagai langkah positif. Menurutnya Djoko Setiadi punya pengalaman lama sebagai Kepala Lemba Sandi Negara yang membuatnya tidak asing untuk membangun sebuah lembaga negara yang bertanggungjawab terhadap wilayah siber di tanah air.
“Sekarang tinggal bagaimana memaksimalkan SDM yang ada. Baik dari Lembaga Sandi Negara maupun Dirjen Aptika Kominfo mempunyai SDM yang mumpuni. Tidak perlu waktu lama untuk langsung melakukan aksi segera,” terangnya.
Ditambahkan Pratama yang paling penting adalah BSSN bisa mengkoordinasikan lembaga negara lainnya yang lebih dulu membangun SDM dan prasarana terkait keamanan siber. Jangan sampai ada tumpang tindih ke depan.
“Dengan berjalanannya BSSN, kini Indonesia sudah lengkap semua perangkat yang bertanggungjawab di wilayah siber. Kita tunggu semoga semua bisa berjalan baik, sekaligus menjadi pengayom masyarakat di wilayah siber,” jelas Pratama.
BSSN sendiri kini berada langsung di bawah presiden. Presiden Joko Widodo pada 16 Desember 2017 telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara. Selain itu, bertambah pula Wakil Kepada BSSN, yang bertugas membantu tugas Kepala BSSN.
Sejatinya Perpres Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara mengamanatkan BSSN beroperasi pada akhir 2017. Namun karena belum ada kepala secara resmi, baru Januari 2018 ini BSSN bisa mulai beroperasi.
Dalam keterangannya Rabu (3/1/2017), pakar keamanan siber Pratama Persadha menyambut baik dilantiknya Kepala BSSN yang pertama ini. Menurutnya sudah semestinya Presiden Joko Widodo cepat memastikan keberlangsungan BSSN ini.
“2018 adalah tahun yang akan lebih berat bagi kita melawan ancaman siber dalam berbagai bentuk. Harapannya BSSN dengan segala wewenang dan fungsinya bisa menjalankan tugas untuk mengawal dan mengamankan wilayah siber tanah air,” jelas chairman lembaga riset keamanan siber CISSReC (Communication and Information System Security Research Center) ini.
Seperti diketahui pada Januari hingga November 2017 tercatat sebanyak 205.502.159 serangan siber di Indonesia. Indonesia Security Incident Response Team of Internet Infrastructure (ID-SIRTII) mencatat serangan yang terjadi pada 2016 sejumlah 135.672.948, artinya terjadi peningkatan yang sangat tajam.
“Serangan siber pada 2018 bervariasi, belum lagi maraknya hate speech nanti karena kontestasi pilkada di seluruh tanah air. BSSN bisa mengambil peran guna mencegah hal-hal negatif terjadi ke depan,” jelas pria asal Cepu Jawa Tengah ini.
Terkait ditunjuknya Mayjen TNI Djoko Setiadi sebagai Kepala BSSN, Pratama melihat ini sebagai langkah positif. Menurutnya Djoko Setiadi punya pengalaman lama sebagai Kepala Lemba Sandi Negara yang membuatnya tidak asing untuk membangun sebuah lembaga negara yang bertanggungjawab terhadap wilayah siber di tanah air.
“Sekarang tinggal bagaimana memaksimalkan SDM yang ada. Baik dari Lembaga Sandi Negara maupun Dirjen Aptika Kominfo mempunyai SDM yang mumpuni. Tidak perlu waktu lama untuk langsung melakukan aksi segera,” terangnya.
Ditambahkan Pratama yang paling penting adalah BSSN bisa mengkoordinasikan lembaga negara lainnya yang lebih dulu membangun SDM dan prasarana terkait keamanan siber. Jangan sampai ada tumpang tindih ke depan.
“Dengan berjalanannya BSSN, kini Indonesia sudah lengkap semua perangkat yang bertanggungjawab di wilayah siber. Kita tunggu semoga semua bisa berjalan baik, sekaligus menjadi pengayom masyarakat di wilayah siber,” jelas Pratama.
BSSN sendiri kini berada langsung di bawah presiden. Presiden Joko Widodo pada 16 Desember 2017 telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara. Selain itu, bertambah pula Wakil Kepada BSSN, yang bertugas membantu tugas Kepala BSSN.
(wbs)
Explore More