Jokowi Dinilai Lambat Bentuk Pasukan Siber
Jokowi Dinilai Lambat Bentuk Pasukan Siber
A
A
A
PRESIDEN Joko Widodo meneken peraturan presiden (perpres) tentang pembentukan badan khusus yang mengurusi keamanan siber, mulai dari peretasan, penyadapan, hingga hoaks.
Itu semua bermula dari serangan ransomware bernama Wannacry, satu dari sekian banyak jenis malware atau program komputer jahat yang menyerang perangkat komputer di seluruh dunia. Dua instansi kesehatan, yakni Rumah Sakit Anak Bersalin (RSAB) Harapan Kita dan Rumah Sakit Kanker Dharmais yang keduanya berada di Jakarta, dilaporkan terkena serangan. Pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merilis kabar terkait serangan siber ini.
Serangan di Indonesia ini sebenarnya bukan kali pertama. Sebab, menurut lembaga Indonesia Security Incidents Response Team on Internet Infrastructure pada 2015, Indonesia menjadi salah satu negara yang sering dan banyak menerima serangan malware.
Atas dasar inilah Jokowi langsung bereaksi. Tapi, apa yang dilakukan Jokowi itu bukan langkah baru. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan periode 2014-2015, Tedjo Edhy Wibowo langsung mewacanakan pembentukan Badan Siber Nasional agar dapat melindungi seluruh institusi pemerintahan dari penyadapan, termasuk Presiden menyusul hebohnya kabar penyadapan jaringan telepon oleh Australia dan Selandia Baru yang dibocorkan WikiLeaks.
Indonesia bisa dikatakan tertinggal dalam pertahanan siber. Filipina sudah membahas rencana keamanan siber nasional sejak 2004. Malaysia memiliki Cyber Security Malaysia yang bertugas mengawasi keamanan siber nasional dan berada di bawah Kementerian Sains, Teknologi, dan Inovasi Malaysia (MOSTI).
Singapura juga telah membentuk Cyber Security Agency (CSA) pada Maret 2015 dan menjadi bagian Departemen Perdana Menteri. Lembaga ini bertanggung jawab mengawasi seluruh keamanan dan kemampuan siber negara. Negara-negara lain yang telah memiliki lembaga siber adalah Amerika Serikat, Kanada, serta Brunei Darussalam.
Ingin tahu soal bahasan pasukan siber ini? Simak selengkapnya di Majalah SINDO Weekly Edisi No 16-17/VI/2017 yang terbit Senin (19/6/2017).
![Jokowi Dinilai Lambat Bentuk Pasukan Siber]()
Itu semua bermula dari serangan ransomware bernama Wannacry, satu dari sekian banyak jenis malware atau program komputer jahat yang menyerang perangkat komputer di seluruh dunia. Dua instansi kesehatan, yakni Rumah Sakit Anak Bersalin (RSAB) Harapan Kita dan Rumah Sakit Kanker Dharmais yang keduanya berada di Jakarta, dilaporkan terkena serangan. Pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merilis kabar terkait serangan siber ini.
Serangan di Indonesia ini sebenarnya bukan kali pertama. Sebab, menurut lembaga Indonesia Security Incidents Response Team on Internet Infrastructure pada 2015, Indonesia menjadi salah satu negara yang sering dan banyak menerima serangan malware.
Atas dasar inilah Jokowi langsung bereaksi. Tapi, apa yang dilakukan Jokowi itu bukan langkah baru. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan periode 2014-2015, Tedjo Edhy Wibowo langsung mewacanakan pembentukan Badan Siber Nasional agar dapat melindungi seluruh institusi pemerintahan dari penyadapan, termasuk Presiden menyusul hebohnya kabar penyadapan jaringan telepon oleh Australia dan Selandia Baru yang dibocorkan WikiLeaks.
Indonesia bisa dikatakan tertinggal dalam pertahanan siber. Filipina sudah membahas rencana keamanan siber nasional sejak 2004. Malaysia memiliki Cyber Security Malaysia yang bertugas mengawasi keamanan siber nasional dan berada di bawah Kementerian Sains, Teknologi, dan Inovasi Malaysia (MOSTI).
Singapura juga telah membentuk Cyber Security Agency (CSA) pada Maret 2015 dan menjadi bagian Departemen Perdana Menteri. Lembaga ini bertanggung jawab mengawasi seluruh keamanan dan kemampuan siber negara. Negara-negara lain yang telah memiliki lembaga siber adalah Amerika Serikat, Kanada, serta Brunei Darussalam.
Ingin tahu soal bahasan pasukan siber ini? Simak selengkapnya di Majalah SINDO Weekly Edisi No 16-17/VI/2017 yang terbit Senin (19/6/2017).
(bbk)
Explore More