Ancaman Meningkat, DPR Dorong Badan Siber Segera Terbentuk
Jum'at, 02 Juni 2017 - 22:32 WIB
Ancaman Meningkat, DPR Dorong Badan Siber Segera Terbentuk
A
A
A
JAKARTA - Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membentuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mendapat apresiasi positif dari Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Hal ini mengingat ancaman serangan di dunia maya semakin meningkat.
“Sesungguhnya sudah sejak lama kami di Komisi I mendorong segera ada badan yang secara khusus menangani keamanan siber, mengingat ancaman dari dunia maya semakin meningkat sebagaimana belum lama ini ada serangan siber melalui malware wannacry ke sistem komputasi di berbagai negara termasuk Indonesia,” ujar anggota Komisi I DPR, Sukamta, dalam keterangannya, Jumat (2/6/2017).
Sukamta berharap melalui badan baru ini bisa segera membuat perencanaan yang matang untuk membangun sistem keamanan siber. “Badan ini perlu membuat roadmap yang jelas dan terukur untuk pengembangan SDM Siber yang tangguh dan membangun kemampuan teknologi siber yang mumpuni secara mandiri sehingga tidak ada ketergantungan dengan produk asing di masa depan,” jelasnya.
Terkait dengan kekhawatiran bahwa BSSN dalam pengawasan siber berpotensi melanggar hak-hak warga, Sukamta yang juga Sekretaris Fraksi PKS DPR menyatakan, bahwa hak-hak warga negara sangat jelas dijamin di dalam UUD 1945, ini adalah aturan dasar yang tidak bisa dilanggar oleh peraturan perundang-undangan di bawahnya.
“UU ITE juga telah memberikan koridor yang jelas, mengatur hak dan kewajiban dalam pemanfaatan siber secara bebas dan bertanggung jawab, jadi tidak perlu ada kekhawatiran soal itu. Tentu saja dalam aplikasinya, kami di Komisi I akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi kepada badan baru ini untuk memastikan tidak ada hak-hak warga yang dilanggar,” tegas Sukamta.
Sebagai langkah awal, menurut Sukamta pemerintah harus menunjukkan itikad baik dengan mengisi kelembagaan ini dengan SDM profesional yang memiliki track record kompeten di bidang IT. Ini penting untuk menepis dugaan pemanfaatan badan baru ini untuk kepentingan politik.
“Sesungguhnya sudah sejak lama kami di Komisi I mendorong segera ada badan yang secara khusus menangani keamanan siber, mengingat ancaman dari dunia maya semakin meningkat sebagaimana belum lama ini ada serangan siber melalui malware wannacry ke sistem komputasi di berbagai negara termasuk Indonesia,” ujar anggota Komisi I DPR, Sukamta, dalam keterangannya, Jumat (2/6/2017).
Sukamta berharap melalui badan baru ini bisa segera membuat perencanaan yang matang untuk membangun sistem keamanan siber. “Badan ini perlu membuat roadmap yang jelas dan terukur untuk pengembangan SDM Siber yang tangguh dan membangun kemampuan teknologi siber yang mumpuni secara mandiri sehingga tidak ada ketergantungan dengan produk asing di masa depan,” jelasnya.
Terkait dengan kekhawatiran bahwa BSSN dalam pengawasan siber berpotensi melanggar hak-hak warga, Sukamta yang juga Sekretaris Fraksi PKS DPR menyatakan, bahwa hak-hak warga negara sangat jelas dijamin di dalam UUD 1945, ini adalah aturan dasar yang tidak bisa dilanggar oleh peraturan perundang-undangan di bawahnya.
“UU ITE juga telah memberikan koridor yang jelas, mengatur hak dan kewajiban dalam pemanfaatan siber secara bebas dan bertanggung jawab, jadi tidak perlu ada kekhawatiran soal itu. Tentu saja dalam aplikasinya, kami di Komisi I akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi kepada badan baru ini untuk memastikan tidak ada hak-hak warga yang dilanggar,” tegas Sukamta.
Sebagai langkah awal, menurut Sukamta pemerintah harus menunjukkan itikad baik dengan mengisi kelembagaan ini dengan SDM profesional yang memiliki track record kompeten di bidang IT. Ini penting untuk menepis dugaan pemanfaatan badan baru ini untuk kepentingan politik.
(dmd)
