Australia Beri Beasiswa Bidang Cyber Security
Jum'at, 19 Mei 2017 - 18:05 WIB
Australia Beri Beasiswa Bidang Cyber Security
A
A
A
JAKARTA - Macquarie University Australia memberikan beasiswa senilai Rp15 Miliar untuk mahasiswa Indonesia. Salah satu bidang yang bisa dipilih ialah cyber security dimana kampus ini menjadi pusat penelitian keamanan siber di Negeri Kangguru tersebut.
Chief Operating Officer and Deputy Vice Chancelor Macquarie University Tim Beresford mengatakan, serangan siber di Indonesia makin menakutkan. Terlebih serangan virus Wannacry yang telah melumpuhkan rumah sakit dan akan terus mengancam.
Tim menjelaskan, Australia telah menjadikan keamanan siber sebagai salah satu prioritas keamanan nasional. Beberapa universitas pun mendirikan pusat pendidikan dan riset dibidang ini. Pihaknya sendiri, ujar dia, sudah menjadi pusat terkemuka studi keamanan internasional dan pertahanan, keamanan siber, intelejen, terorisme, kepolisian dan kriminologi.
"Belum pernah dalam sejarah dunia ada tantangan keamanan setinggi saat ini. Kesejahteraan sosial dan ekonomi sekarang bergantung pada teknologi informasi dan komunikasi," jelasnya saat Macquarie University Gathering.
Untuk menambah ahli siber di Indonesia, terang dia, pihaknya pun akan memberikan beasiswa senilai lebih dari Rp15 miliar untuk mahasiswa Indonesia mulai dari tingkat sarjana hingga pasca sarjana. Salah satu program studi cyber security.
Dia menjelaskan, calon mahasiswa ni akan mendalami keahlian keamanan siber. Menurutnya, menjadi ahli siber saat ini sedang populer. Sebab, kata dia, para pakar menyebut ada satu juta lowongan kerja dibidang keamanan siber yang tidak terisi di seluruh dunia.
"Jadi lulusan program studi cyber security tidak perlu khawatir soal pekerjaan. Baik lowongan didalam maupun diluar negeri. Maklum saja kebutuhannya sangat banyak namun sulit untuk mendapatkan ahlinya. Negara pun diuntungkan karena potensi ancaman di beberapa area penting bisa diminimalkan karena tersedianya SDM yang sesuai," katanya.
Lebih dari itu, dari data 2015 ahli dibidang cyber security di Indonesia hanya ada 18 orang polisi. Dia membandingkan dengan China yang populasi pendudukanya mencapai miliaran ada 18.000 orang ahli keamanan siber. Sementara Korea sudah ada ribuan
"Perkembangan teknologi sangat cepat dan ancaman mengintai personal, bisnis dan pemerintahan. Jika SDMnya tidak disiapkan maka Indonesia akan alami masalah besar di area yang menyangkut hajat hidup orang banyak," katanya.
Data Macquarie menyebutkan di dunia maya Indonesia termasuk negara paling rawan serangan hacker. Kurun waktu 2012-2015 sudah ada 500 orang ditangkap karena dugaan kejahatan siber. Serangannya mulai dari peretasan akun media sosial dan yang sampai merusak ialah penyadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berdampak pada tegangnya hubungan diplomatik kedua negara.
Macquarie juga menyebut ancaman lingkungan hidup juga rentan terjadi di Indonesia. Pakar Hukum Lingkungan di Macquarie University Shawkat Alam berpendapat, keahlian dibidang hukum lingkungan tidak hanya terbukti berperan melindungi alam dari pengrusakan.
Tetapi juga turut menentukan menang kalah di kancah perdagangan antar negara. Sayangnya, ujar Shawkat, seperti negara berkembang lainnya Indonesia kekurangan tenaga ahli dengan kualifikasi ini.
Chief Operating Officer and Deputy Vice Chancelor Macquarie University Tim Beresford mengatakan, serangan siber di Indonesia makin menakutkan. Terlebih serangan virus Wannacry yang telah melumpuhkan rumah sakit dan akan terus mengancam.
Tim menjelaskan, Australia telah menjadikan keamanan siber sebagai salah satu prioritas keamanan nasional. Beberapa universitas pun mendirikan pusat pendidikan dan riset dibidang ini. Pihaknya sendiri, ujar dia, sudah menjadi pusat terkemuka studi keamanan internasional dan pertahanan, keamanan siber, intelejen, terorisme, kepolisian dan kriminologi.
"Belum pernah dalam sejarah dunia ada tantangan keamanan setinggi saat ini. Kesejahteraan sosial dan ekonomi sekarang bergantung pada teknologi informasi dan komunikasi," jelasnya saat Macquarie University Gathering.
Untuk menambah ahli siber di Indonesia, terang dia, pihaknya pun akan memberikan beasiswa senilai lebih dari Rp15 miliar untuk mahasiswa Indonesia mulai dari tingkat sarjana hingga pasca sarjana. Salah satu program studi cyber security.
Dia menjelaskan, calon mahasiswa ni akan mendalami keahlian keamanan siber. Menurutnya, menjadi ahli siber saat ini sedang populer. Sebab, kata dia, para pakar menyebut ada satu juta lowongan kerja dibidang keamanan siber yang tidak terisi di seluruh dunia.
"Jadi lulusan program studi cyber security tidak perlu khawatir soal pekerjaan. Baik lowongan didalam maupun diluar negeri. Maklum saja kebutuhannya sangat banyak namun sulit untuk mendapatkan ahlinya. Negara pun diuntungkan karena potensi ancaman di beberapa area penting bisa diminimalkan karena tersedianya SDM yang sesuai," katanya.
Lebih dari itu, dari data 2015 ahli dibidang cyber security di Indonesia hanya ada 18 orang polisi. Dia membandingkan dengan China yang populasi pendudukanya mencapai miliaran ada 18.000 orang ahli keamanan siber. Sementara Korea sudah ada ribuan
"Perkembangan teknologi sangat cepat dan ancaman mengintai personal, bisnis dan pemerintahan. Jika SDMnya tidak disiapkan maka Indonesia akan alami masalah besar di area yang menyangkut hajat hidup orang banyak," katanya.
Data Macquarie menyebutkan di dunia maya Indonesia termasuk negara paling rawan serangan hacker. Kurun waktu 2012-2015 sudah ada 500 orang ditangkap karena dugaan kejahatan siber. Serangannya mulai dari peretasan akun media sosial dan yang sampai merusak ialah penyadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berdampak pada tegangnya hubungan diplomatik kedua negara.
Macquarie juga menyebut ancaman lingkungan hidup juga rentan terjadi di Indonesia. Pakar Hukum Lingkungan di Macquarie University Shawkat Alam berpendapat, keahlian dibidang hukum lingkungan tidak hanya terbukti berperan melindungi alam dari pengrusakan.
Tetapi juga turut menentukan menang kalah di kancah perdagangan antar negara. Sayangnya, ujar Shawkat, seperti negara berkembang lainnya Indonesia kekurangan tenaga ahli dengan kualifikasi ini.
(akr)
