Pakar Cyber: Masyarakat Tak Perlu Gusar Web KPU Diretas
Pakar Cyber: Masyarakat Tak Perlu Gusar Web KPU Diretas
A
A
A
JAKARTA - Pasca pencoblosan pilkada serentak 2017, isu peretasan web KPU ramai diperbincangkan masyarakat di media sosial dan grup-grup WhatsApp (WA). Web KPU sendiri diberitakan sempat hampir mengalami down, ditengarai karena aksi peretas yang oleh banyak pihak dianggap sebagai serangan dari pihak luar negeri.
Menanggapi hal tersebut, pakar keamanan cyber Pratama Persadha menjelaskan, bahwa serangan ke web KPU tidak perlu membuat gusar masyarakat. Pasalnya, Indonesia tidak menggunakan sistem electronic vote atau pemungutan suara dengan sistem digital, jadi tidak akan mengubah hasil perolehan suara.
“Indonesia masih memakai cara tradisional dalam pilkada kali ini. Jadi web KPU hanya sebagai salah satu sarana jembatan informasi, bukan termasuk dalam sistem pemilu itu sendiri. Suara sah dihitung dari berkas TPS sampai ke pusat, jadi selama berkas dipegang setiap pasangan calon saya rasa tidak akan ada masalah,” jelasnya, dalam keteragan tertulis, Jumat (17/2/2017).
Meski demikian, Pratama menyarankan, sebaiknya KPU memperkuat keamanan sistem. Walau tidak menjadi bagian integral sistem perhitungan suara dalam pemilu dan pilkada tanah air, web KPU tetap dianggap masyarakat sebagai salah satu rujukan terbaik pelaksanaan dan hasil pemilu.
“Walau bukan bagian integral perhitungan suara, peretasan terhadap web KPU tetap menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Akan terjadi kebingungan mana informasi yang bisa dipercaya,” terang pria asal Cepu Jawa Tengah ini.
Pratama menambahkan, KPU juga sebaiknya melakukan audit keamanan sistem informasi di lingkungannya secara berkala. Ada Lembaga Sandi Negara yang sudah berpengalaman mengamankan sistem informasi milik pemerintah.
“Audit keamanan sistem informasi KPU sangat penting, utamanya mengetahui mana saja bagian yang perlu mendapatkan peningkatan keamanan. Selain itu juga yang penting adalah peningkatan kesadaran keamanan cyber di lingkungan KPU, tidak terkecuali para komisionernya,” terang chairman lembaga riset keamanan cyber CISSReC (Communication and Information System Security Research Center) ini.
Menanggapi hal tersebut, pakar keamanan cyber Pratama Persadha menjelaskan, bahwa serangan ke web KPU tidak perlu membuat gusar masyarakat. Pasalnya, Indonesia tidak menggunakan sistem electronic vote atau pemungutan suara dengan sistem digital, jadi tidak akan mengubah hasil perolehan suara.
“Indonesia masih memakai cara tradisional dalam pilkada kali ini. Jadi web KPU hanya sebagai salah satu sarana jembatan informasi, bukan termasuk dalam sistem pemilu itu sendiri. Suara sah dihitung dari berkas TPS sampai ke pusat, jadi selama berkas dipegang setiap pasangan calon saya rasa tidak akan ada masalah,” jelasnya, dalam keteragan tertulis, Jumat (17/2/2017).
Meski demikian, Pratama menyarankan, sebaiknya KPU memperkuat keamanan sistem. Walau tidak menjadi bagian integral sistem perhitungan suara dalam pemilu dan pilkada tanah air, web KPU tetap dianggap masyarakat sebagai salah satu rujukan terbaik pelaksanaan dan hasil pemilu.
“Walau bukan bagian integral perhitungan suara, peretasan terhadap web KPU tetap menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Akan terjadi kebingungan mana informasi yang bisa dipercaya,” terang pria asal Cepu Jawa Tengah ini.
Pratama menambahkan, KPU juga sebaiknya melakukan audit keamanan sistem informasi di lingkungannya secara berkala. Ada Lembaga Sandi Negara yang sudah berpengalaman mengamankan sistem informasi milik pemerintah.
“Audit keamanan sistem informasi KPU sangat penting, utamanya mengetahui mana saja bagian yang perlu mendapatkan peningkatan keamanan. Selain itu juga yang penting adalah peningkatan kesadaran keamanan cyber di lingkungan KPU, tidak terkecuali para komisionernya,” terang chairman lembaga riset keamanan cyber CISSReC (Communication and Information System Security Research Center) ini.
(dmd)
Explore More