71 Tahun Merdeka, Indonesia Kini Melawan Penjajah Informasi
Rabu, 17 Agustus 2016 - 14:59 WIB
71 Tahun Merdeka, Indonesia Kini Melawan Penjajah Informasi
A
A
A
JAKARTA - Sudah 71 tahun Indonesia merdeka. Meski begitu tantangan baru terus hadir. Salah satunya adalah tantangan keamanan cyber. Kini Indonesia menghadapi bentuk penjajahan baru. Bila dulu berjuang melawan penjajahan wilayah, kini kita berjuang melawan penjajahan informasi.
Kini tantangan penjajahan informasi di depan mata. Betapa tidak, hampir seluruh akses komunikasi yang kita gunakan saat ini dikuasai asing. Bahkan operator kerap mengeluh bagaimana mereka yang membangun infrastruktur komunikasi, akhirnya kalah dengan layanan over the top (OTT) seperti Whatsapp dan Facebook.
Tanpa membangun infrastruktur, layanan OTT tersebut bisa mengeruk untung triliunan rupiah setiap tahun dari penggunanya di tanah air. Apalagi layanan tersebut tidak membayar pajak sama sekali, karena tidak punya badan hukum di Indonesia.
Pakar keamanan cyber Pratama Persadha menjelaskan, sudah ada pergesaran model penjajahan. Sekarang ini, untuk mengeruk uang negara lain, tidak perlu lagi menjajah secara fisik wilayah.
“Penjajahan model baru ini tidak selalu dilakukan oleh negara-negara maju. Kini korporasi yang kuat bisa melakukan penjajahan informasi. Ini efeknya luar biasa, bisa mempengaruhi stabilitas politik, ekonomi dan keamanan sebuah negara,” jelasnya dalam keterangan persnya Rabu (17/8),
Dijelaskan oleh Pratama, layanan OTT ini kini sangat powerfull dan bisa mengeruk uang dari negara manapun. Untuk Indonesia saja, Facebook tiap bulannya bisa mengeruk lebih dari Rp 500 miliar setiap bulannya dan terus bertambah.
“Pemerintah harus punya grand design menghadapi tren bisnis seperti ini. OTT ini banyak yang tidak berbadan hukum di Indonesia, namun punya pengguna dan income yang sangat besar dari Indonesia,” terang Chairman lembaga riset keamanan cyber CISSReC (Communication and Information System Security Research center) ini.
Kini tantangan penjajahan informasi di depan mata. Betapa tidak, hampir seluruh akses komunikasi yang kita gunakan saat ini dikuasai asing. Bahkan operator kerap mengeluh bagaimana mereka yang membangun infrastruktur komunikasi, akhirnya kalah dengan layanan over the top (OTT) seperti Whatsapp dan Facebook.
Tanpa membangun infrastruktur, layanan OTT tersebut bisa mengeruk untung triliunan rupiah setiap tahun dari penggunanya di tanah air. Apalagi layanan tersebut tidak membayar pajak sama sekali, karena tidak punya badan hukum di Indonesia.
Pakar keamanan cyber Pratama Persadha menjelaskan, sudah ada pergesaran model penjajahan. Sekarang ini, untuk mengeruk uang negara lain, tidak perlu lagi menjajah secara fisik wilayah.
“Penjajahan model baru ini tidak selalu dilakukan oleh negara-negara maju. Kini korporasi yang kuat bisa melakukan penjajahan informasi. Ini efeknya luar biasa, bisa mempengaruhi stabilitas politik, ekonomi dan keamanan sebuah negara,” jelasnya dalam keterangan persnya Rabu (17/8),
Dijelaskan oleh Pratama, layanan OTT ini kini sangat powerfull dan bisa mengeruk uang dari negara manapun. Untuk Indonesia saja, Facebook tiap bulannya bisa mengeruk lebih dari Rp 500 miliar setiap bulannya dan terus bertambah.
“Pemerintah harus punya grand design menghadapi tren bisnis seperti ini. OTT ini banyak yang tidak berbadan hukum di Indonesia, namun punya pengguna dan income yang sangat besar dari Indonesia,” terang Chairman lembaga riset keamanan cyber CISSReC (Communication and Information System Security Research center) ini.
(wbs)
