Project Google Loon Harus 100% di Tanah Air
Kamis, 17 Maret 2016 - 16:03 WIB
Project Google Loon Harus 100% di Tanah Air
A
A
A
JAKARTA - Mantan Menteri Perhubungan Jusman Syafii Jamal mengungkapkan kegelisahannya terkait Project Loon milik Google yang mulai diuji coba di Indonesia. Dalam akun Facebook-nya, pria yang menjabat Komisaris Garuda Indonesia ini menyampaikan beberapa ancaman dengan adanya Project Loon milik Google. Di antaranya yang paling berbahaya adalah ancaman pencurian data dan mata-mata yang membahayakan negara.
Menanggapi hal itu, pakar keamanan cyber Pratama Persadha mengemukakan, kekhawatiran mantan orang nomor satu di Kementerian Perhubungan itu sangat wajar. Memberikan kewenangan dan akses yang luas pada pihak luar untuk mengurusi jalur komunikasi informasi cukup riskan.
“Niat pemerintah untuk mempercepat akses komunikasi informasi lewat internet dengan Balon Udara dari Google patut diapresiasi. Namun masyarakat juga berhak tahu bagaimana pelaksanaan di lapangan sebenarnya, karena ada risiko keamanan dan kedaulatan informasi di sana,” paparnya, dalam keterangan tertulis kepada Sindonews, Kamis (17/3/2016).
Chairman lemabaga riset keamanan cyber CISSReC (Communication and Information System Security Research Center) ini menyebutkan, asing dalam hal ini Google punya akses luar biasa karena mengendalikan balon tersebut dari luar wilayah Indonesia. Kecuali pemerintah bisa memaksa Google untuk patuh pada peraturan perundang-undangan agar membuat badan hukum dan mewajibkan operasional Project Loon ini di Indonesia.
“Susah untuk berharap Google mau mematuhi regulasi di dalam negeri, bila nantinya pelaksaanaan Project Loon malah banyak dikendalikan dari luar. Belum lagi data dan kebiasan orang Indonesia yang malah dinikmati oleh Google dan kawan-kawannya, semoga ini bisa menjadi perhatian serius pemerintah,” terangnya.
Pratama menegaskan, tak ada jaminan Google tidak menyalahgunakan kekuasaan terhadap akses Project Loon. Apalagi jika infrastruktur strategis Project Loon berada di luar negeri, praktis hukum di Indonesia tidak bisa menjangkaunya.
Apalagi memasuki era Internet of Things, di mana semua perangkat yang digunakan manusia sehari-hari mulai terkoneksi ke internet. Tentu semua tak ingin ada banyak kejahatan terjadi karena pemerintah tidak bebas melakukan pengawasan dan kontrol, salah satunya terhadap Project Loon.
“Tentu kita senang akses internet bisa bertambah cepat, namun sebaiknya pemerintah bisa menekan Google agar membangun infrastruktur di dalam negeri. Agar patuh hukum dan bisa mendapatkan penawasan semestinya,” terang mantan Plt Deputi Pengamanan Sinyal Lembaga Sandi Negara ini.
Pratama menambahkan untuk mengantisipasi keamanan komunikasi informasi para penyelenggara negara diperlukan pengamanan tambahan berupa teknologi sandi maupun enkripsi buatan Lembaga Sandi Negara. Sehingga walaupun nantinya melewati infrastruktur yang dikelola asing seperti Project Loon milik Google, keamanan komunikasi dan informasi penting negara tetap terjaga. Pelaku bisnis yang juga memerlukan keamanan dan kerahasiaan informasi bisa menggunakan perangkat keras dan lunak yang sudah bisa dijual ke umum dan produksi dalam negeri.
Dia menambahkan, Google sendiri bisa mendapatkan banyak keuntungan dari Project Loon di Indonesia. Bila berhasil akan menjadi portofolio untuk membangun Project Loon di negara lain. Namun yang paling penting adalah, Google bisa mendapat banyak data untuk implementasi Internet of Things mereka.
Menanggapi hal itu, pakar keamanan cyber Pratama Persadha mengemukakan, kekhawatiran mantan orang nomor satu di Kementerian Perhubungan itu sangat wajar. Memberikan kewenangan dan akses yang luas pada pihak luar untuk mengurusi jalur komunikasi informasi cukup riskan.
“Niat pemerintah untuk mempercepat akses komunikasi informasi lewat internet dengan Balon Udara dari Google patut diapresiasi. Namun masyarakat juga berhak tahu bagaimana pelaksanaan di lapangan sebenarnya, karena ada risiko keamanan dan kedaulatan informasi di sana,” paparnya, dalam keterangan tertulis kepada Sindonews, Kamis (17/3/2016).
Chairman lemabaga riset keamanan cyber CISSReC (Communication and Information System Security Research Center) ini menyebutkan, asing dalam hal ini Google punya akses luar biasa karena mengendalikan balon tersebut dari luar wilayah Indonesia. Kecuali pemerintah bisa memaksa Google untuk patuh pada peraturan perundang-undangan agar membuat badan hukum dan mewajibkan operasional Project Loon ini di Indonesia.
“Susah untuk berharap Google mau mematuhi regulasi di dalam negeri, bila nantinya pelaksaanaan Project Loon malah banyak dikendalikan dari luar. Belum lagi data dan kebiasan orang Indonesia yang malah dinikmati oleh Google dan kawan-kawannya, semoga ini bisa menjadi perhatian serius pemerintah,” terangnya.
Pratama menegaskan, tak ada jaminan Google tidak menyalahgunakan kekuasaan terhadap akses Project Loon. Apalagi jika infrastruktur strategis Project Loon berada di luar negeri, praktis hukum di Indonesia tidak bisa menjangkaunya.
Apalagi memasuki era Internet of Things, di mana semua perangkat yang digunakan manusia sehari-hari mulai terkoneksi ke internet. Tentu semua tak ingin ada banyak kejahatan terjadi karena pemerintah tidak bebas melakukan pengawasan dan kontrol, salah satunya terhadap Project Loon.
“Tentu kita senang akses internet bisa bertambah cepat, namun sebaiknya pemerintah bisa menekan Google agar membangun infrastruktur di dalam negeri. Agar patuh hukum dan bisa mendapatkan penawasan semestinya,” terang mantan Plt Deputi Pengamanan Sinyal Lembaga Sandi Negara ini.
Pratama menambahkan untuk mengantisipasi keamanan komunikasi informasi para penyelenggara negara diperlukan pengamanan tambahan berupa teknologi sandi maupun enkripsi buatan Lembaga Sandi Negara. Sehingga walaupun nantinya melewati infrastruktur yang dikelola asing seperti Project Loon milik Google, keamanan komunikasi dan informasi penting negara tetap terjaga. Pelaku bisnis yang juga memerlukan keamanan dan kerahasiaan informasi bisa menggunakan perangkat keras dan lunak yang sudah bisa dijual ke umum dan produksi dalam negeri.
Dia menambahkan, Google sendiri bisa mendapatkan banyak keuntungan dari Project Loon di Indonesia. Bila berhasil akan menjadi portofolio untuk membangun Project Loon di negara lain. Namun yang paling penting adalah, Google bisa mendapat banyak data untuk implementasi Internet of Things mereka.
(dmd)
