DPR Mencium Ada Manuver Dibalik Uji Publik KPI
Senin, 15 Februari 2016 - 22:49 WIB
DPR Mencium Ada Manuver Dibalik Uji Publik KPI
A
A
A
JAKARTA - Mantan ajudan Wakil Presiden Try Sutrisno dan Presiden BJ Habibie yang kini menjadi Wakil Ketua Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin tidak mau bicara terlalu jauh terkait dengan adanya indikasi manuver kepentingan yang dilakukan oknum komisioner KPI dalam perpanjangan 10 stasiun televisi swasta di tahun ini.
Namun TB Hasanuddin mengakui bahwa Komisi I sudah banyak mendapatkan banyak laporan dan informasi tentang kinerja KPI periode 2013-2016 ini yang tidak lebih baik dari periode sebelumnya.
”Itu menjadi pertimbangan ke depannya, pertimbangan dalam hal mereka jika ingin mencalonkan lagi,” katanya.
Dia mengaku sudah mengetahui secara personal kapasitas dan kapabilitas setiap komisioner KPI, termasuk adanya manuver-manuver yang mungkin dilakukan. Komisi I sudah mendiskusikan hal ini secara intern.
DPR mempertanyakan dedikasi yang dimiliki komisioner KPI saat ini. Walau tidak ingin berberburuk sangka, kompetensi KPI yang diharapkan tinggi tidak bisa ditunjukkan mereka selama ini.
Untuk itu, Komisi I sudah membicarakan tentang kondisi KPI periode saat ini dengan Kemenkominfo. ”Sudah ada kesepakatan pemerintah dengan DPR untuk mengambil langkah langkah selanjutnya ke depan,” ujarnya.
Itu perlu dilakukan karena untuk menjaga agar pemberian izin dan perpanjangan izin penyiaran dilakukan dengan kompetensi yang benar yang tidak merugikan kepentingan masyarakat. Juga jangan sampai penilaian menjadikan lembaga penyiaran menjadi korban.
Namun TB Hasanuddin mengakui bahwa Komisi I sudah banyak mendapatkan banyak laporan dan informasi tentang kinerja KPI periode 2013-2016 ini yang tidak lebih baik dari periode sebelumnya.
”Itu menjadi pertimbangan ke depannya, pertimbangan dalam hal mereka jika ingin mencalonkan lagi,” katanya.
Dia mengaku sudah mengetahui secara personal kapasitas dan kapabilitas setiap komisioner KPI, termasuk adanya manuver-manuver yang mungkin dilakukan. Komisi I sudah mendiskusikan hal ini secara intern.
DPR mempertanyakan dedikasi yang dimiliki komisioner KPI saat ini. Walau tidak ingin berberburuk sangka, kompetensi KPI yang diharapkan tinggi tidak bisa ditunjukkan mereka selama ini.
Untuk itu, Komisi I sudah membicarakan tentang kondisi KPI periode saat ini dengan Kemenkominfo. ”Sudah ada kesepakatan pemerintah dengan DPR untuk mengambil langkah langkah selanjutnya ke depan,” ujarnya.
Itu perlu dilakukan karena untuk menjaga agar pemberian izin dan perpanjangan izin penyiaran dilakukan dengan kompetensi yang benar yang tidak merugikan kepentingan masyarakat. Juga jangan sampai penilaian menjadikan lembaga penyiaran menjadi korban.
(dol)
