Pengamat Pertanyakan Independensi KPI
Pengamat Pertanyakan Independensi KPI
A
A
A
JAKARTA - Independensi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dipertanyakan banyak pihak terkait rencana uji publik perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), induk televisi berjaringan. Salah satunya disampaikan pengamat telekomunikasi Indonesia Telecommunication User Group (IDTUG) Muhammad Jumadi.
Dia memandang uji publik yang dilakukan KPI menuai banyak pertanyaan. Menurutnya, dalam diskusi uji publik izin penyiaran 10 televisi swasta di Fikom Universitas Indonesia (UI) ada salah seorang pengusaha yang ikut dalam seminar tersebut sebagai pembicara.
Baca: Salah Langkah, DPR Diminta Segera Panggil KPI
"Dalam seminar di UI mereka mendatangkan salah satu pengusaha untuk bicara. Itu bisa membentuk opini publik, dan masyarakat tahunya KPI itu independen," ujarnya kepada Sindonews, Kamis (4/2/2016).
Atas hal yang mereka lakukan, lanjut Jumadi, wajar jika DPR RI mencurigai dan bersikap keras atas langkah yang dilakukan KPI. Terlebih uji publik yang dilakukan KPI telah melampaui kewenangan yang telah diatur dalam UU No 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. "Kalau begini, ya wajar bila DPR tidak setuju dan curiga dengan KPI," tandasnya.
Sebelumnya Fikom UI bersama beberapa LSM dan pengusaha mengadakan konperensi press di UI Salemba, Jakarta. Namun, kehadiran salah satu pengusaha dalam pembicaraan itu menimbulkan kecurigaan independensi dukungan terhadap KPI.
Baca juga:
Uji Publik Rawan Dipolitisasi, DPR Peringatkan KPI
Uji Publik KPI Harus Ada Metodologi dan Aturan Jelas
DPR: Lakukan Uji Publik, KPI Lampaui Kewenangan
Dia memandang uji publik yang dilakukan KPI menuai banyak pertanyaan. Menurutnya, dalam diskusi uji publik izin penyiaran 10 televisi swasta di Fikom Universitas Indonesia (UI) ada salah seorang pengusaha yang ikut dalam seminar tersebut sebagai pembicara.
Baca: Salah Langkah, DPR Diminta Segera Panggil KPI
"Dalam seminar di UI mereka mendatangkan salah satu pengusaha untuk bicara. Itu bisa membentuk opini publik, dan masyarakat tahunya KPI itu independen," ujarnya kepada Sindonews, Kamis (4/2/2016).
Atas hal yang mereka lakukan, lanjut Jumadi, wajar jika DPR RI mencurigai dan bersikap keras atas langkah yang dilakukan KPI. Terlebih uji publik yang dilakukan KPI telah melampaui kewenangan yang telah diatur dalam UU No 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. "Kalau begini, ya wajar bila DPR tidak setuju dan curiga dengan KPI," tandasnya.
Sebelumnya Fikom UI bersama beberapa LSM dan pengusaha mengadakan konperensi press di UI Salemba, Jakarta. Namun, kehadiran salah satu pengusaha dalam pembicaraan itu menimbulkan kecurigaan independensi dukungan terhadap KPI.
Baca juga:
Uji Publik Rawan Dipolitisasi, DPR Peringatkan KPI
Uji Publik KPI Harus Ada Metodologi dan Aturan Jelas
DPR: Lakukan Uji Publik, KPI Lampaui Kewenangan
(dmd)
Explore More