JK Janji Akan Segera Atur Media Asing
Jum'at, 22 Januari 2016 - 10:55 WIB
JK Janji Akan Segera Atur Media Asing
A
A
A
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) RI Jusuf Kalla (JK) berjanji akan mengatur media asing yang masuk ke Indonesia. Hal ini dilakukan menanggapi bebasnya media luar merambah melalui teknologi internet, yang dikhawatirkan dapat merusak tatanan kehidupan dan iklim bisnis di Tanah Air.
Terlebih, selama ini kebanyakan di antara mereka tidak terjangkau pajak dan tidak memiliki badan usaha di Indonesia. Sementara keuntungan yang mereka raih dibawa ke luar negeri.
"Ya, untuk media asing ini akan kita atur. Namanya perkembangan teknologi memang sulit dibendung. Misal situs porno dan yang dianggap berbahaya dapat kita blokir. Hal ini (media asing) akan kita atur juga," ujar JK, dalam acara News Forum Indonesia 2016 Challenges and Opportunities di Gedung MNC News Center, Jakarta, Kamis (21/1/2016).
Dia menyebutkan pemerintah akan menggkoordinasikan aturan tersebut dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Mekominfo) untuk segera dibuatkan regulasi. "Nanti saya akan bicarakan dengan Menkomifo, untuk dibuatkan aturannya," imbuh JK. (Baca: Menkominfo: Netflix Akan Diatur jika Masuk Indonesia)
Sebelumnya, CEO MNC Group, Hary Tanoesoedibjo (HT) mendesak pemerintah untuk cepat menyelesaikan aturan media asing. (Baca: HT: Kominfo harus Cepat Selesaikan Aturan Soal Online Asing)
"Persaingan itu bagus. Tapi, untuk media asing pemerintah harus meregulasi. Kalau tidak meregulasi bahaya. Secara komersial bahaya, secara hukum juga berbahaya. Aturan harus cepat, meski secara komersial menciptakan kompetisi baru, secara hukum melanggar hukum. Mereka tidak membayar pajak PPN tidak, pajak penghasilan tidak," ungkapnya, di Jakarta, Jumat (15/1/2016).
HT juga mengatakan, kehadiran online asing yang tidak berlisensi juga secara kepentingan nasional tidak baik. "Mereka media bisa menimbulkan opini publik," tegasnya.
Terlebih, selama ini kebanyakan di antara mereka tidak terjangkau pajak dan tidak memiliki badan usaha di Indonesia. Sementara keuntungan yang mereka raih dibawa ke luar negeri.
"Ya, untuk media asing ini akan kita atur. Namanya perkembangan teknologi memang sulit dibendung. Misal situs porno dan yang dianggap berbahaya dapat kita blokir. Hal ini (media asing) akan kita atur juga," ujar JK, dalam acara News Forum Indonesia 2016 Challenges and Opportunities di Gedung MNC News Center, Jakarta, Kamis (21/1/2016).
Dia menyebutkan pemerintah akan menggkoordinasikan aturan tersebut dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Mekominfo) untuk segera dibuatkan regulasi. "Nanti saya akan bicarakan dengan Menkomifo, untuk dibuatkan aturannya," imbuh JK. (Baca: Menkominfo: Netflix Akan Diatur jika Masuk Indonesia)
Sebelumnya, CEO MNC Group, Hary Tanoesoedibjo (HT) mendesak pemerintah untuk cepat menyelesaikan aturan media asing. (Baca: HT: Kominfo harus Cepat Selesaikan Aturan Soal Online Asing)
"Persaingan itu bagus. Tapi, untuk media asing pemerintah harus meregulasi. Kalau tidak meregulasi bahaya. Secara komersial bahaya, secara hukum juga berbahaya. Aturan harus cepat, meski secara komersial menciptakan kompetisi baru, secara hukum melanggar hukum. Mereka tidak membayar pajak PPN tidak, pajak penghasilan tidak," ungkapnya, di Jakarta, Jumat (15/1/2016).
HT juga mengatakan, kehadiran online asing yang tidak berlisensi juga secara kepentingan nasional tidak baik. "Mereka media bisa menimbulkan opini publik," tegasnya.
(dmd)
